SorotNasional.com
Reporter
Kota Bekasi, Jawa Barat – Memasuki pertengahan tahun 2026, Kelompok Kerja Wartawan Humas Kota Bekasi melakukan langkah penting. Melalui forum di Taman Rusa, Kompleks Pemerintahan Kota Bekasi, organisasi ini resmi melakukan *Restrukturisasi* dan mengubah namanya menjadi *Kelompok Kerja Wartawan Kota Bekasi*.
Penyusunan ulang ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas program kerja, memperluas sinergi, serta menegaskan kembali peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di Kota Patriot.
*Estafet Kepemimpinan untuk Semangat Baru*
Momen bersejarah tersebut ditandai dengan penyerahan estafet kepemimpinan dari M. Lengkong kepada Ainsyam yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pokja.
“Saya percayakan kepada Pak Ainsyam untuk memimpin Pokja Wartawan Bekasi. Saya berharap seluruh pengurus dapat terus menjaga eksistensi dan soliditas organisasi ini,”ujar M. Lengkong dalam sambutannya.
Menerima amanah tersebut, Ketua terpilih Ainsyam menyatakan komitmennya bersama pengurus baru untuk melanjutkan program-program yang belum terlaksana.
“Langkah awal kami adalah menguatkan kembali eksistensi Pokja melalui audiensi dengan para pemangku kepentingan. Kami ingin Pokja menjadi mitra strategis yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Bekasi,” tegasnya.
Susunan Kepengurusan Pokja Wartawan Kota Bekasi Periode 2026
Rapat juga menetapkan struktur kepengurusan baru sebagai berikut:
*Dewan Pembina/Penasihat*
1. M. Lengkong
*Pengurus Harian*
2. Ketua. : Ainsyam
3. Wakil Ketua : Nina
4. Sekretaris. : M. Dirham
5. Bendahara. : Hasmudin Asmor
*Koordinator Bidang*
6. Bidang Antar-Lembaga & Humas : Jimmy Kuncoro, Wahyu
7. Bidang Pendidikan & Peningkatan SDM : Maulina
8. Bidang Kesejahteraan & Sosial: Bambang
9. Bidang Advokasi & Hukum : Agus ATP, Markus
10. Bidang Investigasi : Hery
*Penutup: Menjaga Marwah dan Integritas
Dengan wajah baru dan semangat baru, Pokja Wartawan Kota Bekasi diharapkan mampu menjadi wadah yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Di era keterbukaan informasi ini, keberadaan Pokja bukan hanya sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi, penyampai kebenaran, dan pengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
