Sorot Nasional.com
Admin
Kota Bekasi, Jabar – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dan partisipasi publik dengan turun langsung menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Senin (15/6/2026).
Didampingi sejumlah anggota DPRD dari berbagai komisi, Sardi memilih duduk bersama dan berdialog secara terbuka dengan para mahasiswa yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan kebangsaan maupun permasalahan daerah yang dihadapi masyarakat Kota Bekasi.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi membawa 13 tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari dwi fungsi TNI-Polri, pengangguran, kemiskinan, persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan perempuan dan anak, hingga isu ketenagakerjaan.
Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan, Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi menghormati dan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah.
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan semangat yang dibawa kawan-kawan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan hari ini merupakan bentuk kepedulian terhadap Kota Bekasi dan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sardi.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa tidak seluruh tuntutan yang disampaikan berada dalam ranah kewenangan Pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi. Beberapa persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional, merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh DPRD Kota Bekasi.
“Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tentu kami tidak memiliki ruang pengawasan maupun kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun untuk persoalan yang menjadi ranah daerah, kami memastikan akan mengawal dan menindaklanjutinya sesuai fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya.
Sardi menekankan bahwa persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian serius DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perluasan kesempatan kerja yang nyata.
“Pengangguran merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama. DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar program-program ketenagakerjaan, pelatihan kerja, dan peningkatan kompetensi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja telah menjalankan berbagai program pelatihan, pemagangan, dan peningkatan keterampilan yang perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Selain persoalan ketenagakerjaan, DPRD Kota Bekasi juga berkomitmen mengawal berbagai isu sosial yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk perlindungan kelompok rentan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan lingkungan hidup.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Sardi mempersilakan mahasiswa untuk melakukan pendalaman pembahasan bersama komisi-komisi terkait sesuai bidang masing-masing.
“Kami akan mem-follow up seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan daerah. Persoalan pemerintahan dapat dibahas bersama Komisi I, pembangunan dengan Komisi II, ekonomi dan pendapatan daerah bersama Komisi III, sedangkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan bersama Komisi IV,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi, Ahmad Dani, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan DPRD.
Menurut Ahmad Dani, salah satu tuntutan yang menjadi perhatian utama mahasiswa adalah persoalan dwi fungsi TNI-Polri yang dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan demokrasi dan ruang sipil masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, persoalan TPST Bantar Gebang yang belum terselesaikan secara optimal, perlindungan penyandang disabilitas, serta tingginya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Mereka menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Kami tentu akan terus mengawal prosesnya agar ada langkah nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ahmad Dani.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut ditutup dengan komitmen untuk memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan DPRD Kota Bekasi. Bagi Sardi Efendi, kritik, masukan, dan pengawasan dari kalangan mahasiswa merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Mahasiswa adalah mitra kritis yang memiliki kepedulian terhadap daerahnya. DPRD Kota Bekasi terbuka terhadap masukan dan akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan daerah demi terwujudnya Kota Bekasi yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
