Kantor Satpol PP Sebagai Penegak Perda Dijaga Sekuriti Paranoid

- Jurnalis

Selasa, 1 September 2026 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SorotNasional.com
Asmor

Kota Bekasi, Jabar – Kantor Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP Kota Bekasi disorot karena menerapkan sistem keamanan yang dinilai berlebihan dan “paranoid”. Prosedur berlapis di pintu masuk ini dikecam karena berpotensi menjadi alat pembungkaman dan menghambat kerja pers.

Kecaman disampaikan *Ketua Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ainsyam*, pada Selasa (1/9/2026). Ia menyebut, kondisi di Kantor Satpol PP saat ini jauh dari semangat pelayanan dan keterbukaan.

Kantor Pelayanan atau Benteng Militer?

Pantauan di lapangan menunjukkan suasana mencekam. Setiap tamu dan jurnalis wajib melewati pemeriksaan ketat. Alat pengaman terpasang di pintu utama dan dijaga ketat Sekuriti berseragam lengkap.

Baca Juga :  Batalkan Sertipikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod, Menteri Nusron: Dilakukan dengan Prosedur yang Benar

Satu petugas sekuriti berbaju Kuning tampak mengawasi setiap gerak-gerik pengunjung, tamu

“Ini bukan kantor pelayanan. Kesannya seperti masuk benteng militer. Setiap orang yang datang dianggap ancaman, bukan mitra,” tegas Ainsyam.

Hambat Tugas Jurnalistik, Langgar UU KIP
Ainsyam menilai kebijakan ini kontraproduktif. Satpol PP sebagai lembaga penegak Perda seharusnya jadi contoh keterbukaan, bukan justru menutup diri.

“Kami paham soal keamanan. Tapi ini sudah keterlaluan. Ini pembatasan akses, bukan pengamanan. Wartawan diperlakukan seperti penjahat yang harus digeledah dulu. Jelas ini menghambat kami mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi,” kritiknya.

Ia menegaskan, tindakan ini melanggar semangat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kode Etik Jurnalistik.

Baca Juga :  Wujudkan Keadilan Air, Bodewin Wattimena Resmikan 7 Titik Kran di Ponegoro: Puluhan Tahun Warga Menanti

“Keamanan model begini membuat kami susah konfirmasi. Komunikasi dengan Satpol PP jadi terputus. Ada apa yang ditutupi sampai akses dipersulit seperti ini?” tanya Ainsyam.

Desak Kasatpol PP Evaluasi Total

Ainsyam mendesak *Kasatpol PP Kota Bekasi* segera mengevaluasi dan mencabut prosedur yang dinilai represif tersebut. Khususnya untuk insan pers yang dilindungi undang-undang.

“Segera tinjau ulang. Jangan sampai karena alasan keamanan, hak publik untuk tahu dikorbankan. Buka akses, jangan tutup telinga,” pungkasnya.

Hingga berita ini tayang, konfirmasi ke pihak Satpol PP Kota Bekasi belum mendapat jawaban. Prosedur pemeriksaan ketat masih terus berjalan.

Berita Terkait

Melalui Dana Desa, Kades Lambiku Bersama Warga Lakukan Pemagaran Kuburan
Harmoni Ukulele dan Senyum Presisi dari Kota Ambon: Komitmen Pak Win Merawat Budaya dan Prestasi Nasional
Metro Bekasi Kota Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran
Syafifa Anjani dari Kawal TKD Sabet Juara 1 dan Pemain Terbaik Junior Putri 49kg Bupati Muna Barat Cup
Santi Yuliana Fokus Bangun Kepercayaan Orang Tua, Jadikan SMKN 5 Muna Sekolah Pilihan Utama
Pj Sultra Soroti Aktivitas PT. SIP di Bombana: Bupati Diduga Terlibat, Pemda Jangan Jadi Tameng Investasi Ilegal
Warga Masyarakat Keluhkan Rumitnya Pengurus ROYA di BPN Kota Bekasi
Semarak PNBK Jilid III Berbuah Kepedulian, Setengah Miliar Terkumpul untuk NTT
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 16:17 WIB

Kantor Satpol PP Sebagai Penegak Perda Dijaga Sekuriti Paranoid

Selasa, 1 September 2026 - 15:21 WIB

Melalui Dana Desa, Kades Lambiku Bersama Warga Lakukan Pemagaran Kuburan

Selasa, 1 September 2026 - 14:33 WIB

Harmoni Ukulele dan Senyum Presisi dari Kota Ambon: Komitmen Pak Win Merawat Budaya dan Prestasi Nasional

Selasa, 1 September 2026 - 11:37 WIB

Metro Bekasi Kota Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran

Selasa, 1 September 2026 - 08:29 WIB

Syafifa Anjani dari Kawal TKD Sabet Juara 1 dan Pemain Terbaik Junior Putri 49kg Bupati Muna Barat Cup

Berita Terbaru