Batalkan Sertipikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod, Menteri Nusron: Dilakukan dengan Prosedur yang Benar

- Jurnalis

Selasa, 28 Januari 2025 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
Asmor

KAB.TANGETANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertipikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Proses pembatalan ini dilakukan dengan memeriksa tiga hal utama, yaitu dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah.

“Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertipikat, baik itu SHM maupun HGB. Tata caranya dimulai dengan mengecek dokumen yuridis. Langkah kedua adalah mengecek prosedur. Kami bisa melihatnya melalui komputer untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar atau belum. Namun, karena ini menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Tadi kami sudah datang dan melihat kondisi fisiknya,” ujar Menteri Nusron kepada awak media usai meninjau kondisi fisik material tanah di wilayah pagar laut Desa Kohod, Jumat (24/01/2025).

Baca Juga :  Prabowo Luncurkan 288 Ribu Smartboard, Dorong Digitalisasi Sekolah se-Indonesia

Menteri Nusron melanjutkan, pihaknya memastikan proses pembatalan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang berlaku. “Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat material, proses pembatalannya cacat juga,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, menyaksikan Penandatanganan Permohonan Pembatalan SK Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang langsung disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Lebih lanjut Menteri Nusron mengaku, bahwa proses verifikasi sertipikat tanah sendiri memerlukan waktu, dan hingga saat ini, sekitar 50 bidang tanah telah diperiksa. “Kami akan terus memeriksa satu per satu, karena setiap dokumen dan material tanah harus dicek dengan cermat,” kata Nusron Wahid.

Baca Juga :  LSM Forkorindo Bekasi raya Kecewa, Minta BPN Jangan Korbankan Akurasi Demi Kejar Target

Selain itu, terkait sanksi dalam penerbitan sertipikat, Menteri Nusron menjelaskan jika hal tersebut merupakan tindak pidana, tentu terdapat sanksi. “Namun, bagi pejabat kami, itu disebut maladministrasi, karena dianggap tidak prudent dan tidak cermat. Inspektorat kami sudah memeriksa selama empat hari, dan semua pihak terkait sudah diperiksa,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk meningkatkan manajemen risiko serta ketelitian petugas dalam proses verifikasi. “Dengan adanya aplikasi Bhumi ATR/BPN, kesalahan apapun tidak bisa disembunyikan. Semua orang bisa mengakses data dan menjadi kontrol sosial,” tutup Menteri Nusron.

Berita Terkait

Wawali Harris Bobihoe: Pemuda Hidupkan Koperasi Membangun Ekonomi Masyarakat
Pengusaha Media Lokal Purwakarta Harap Kerja Sama Publikasi Lebih Terbuka
Jadi Mentor di Seminar Proyek Perubahan PKN Tingkat II, Sekda Kota Bekasi Minta Kepala Dinas Harus Visioner
Gendhis Fatkhiyya Arraukhi Persembahkan Emas Kedua untuk Panahan Kota Bekasi di Porprov Jabar 2026
Viral! Kericuhan di Venue Porprov XV Jabar 2026 Kota Bekasi
ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Akses Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah
ICF Kota Bekasi Tambah 1 Emas, 1 Perak, dan 1 Perunggu dari Cabor Sepeda Trial Porprov Jabar 2026
Tertinggal Tiga Kali, Kota Bekasi Bungkam Bogor 5-4 dan Rebut Emas Pertama Futsal Porprov XV
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 07:50 WIB

Wawali Harris Bobihoe: Pemuda Hidupkan Koperasi Membangun Ekonomi Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 15:57 WIB

Pengusaha Media Lokal Purwakarta Harap Kerja Sama Publikasi Lebih Terbuka

Kamis, 12 November 2026 - 16:18 WIB

Jadi Mentor di Seminar Proyek Perubahan PKN Tingkat II, Sekda Kota Bekasi Minta Kepala Dinas Harus Visioner

Rabu, 11 November 2026 - 09:42 WIB

Viral! Kericuhan di Venue Porprov XV Jabar 2026 Kota Bekasi

Selasa, 10 November 2026 - 13:04 WIB

ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Akses Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

Berita Terbaru