SorotNasional.com
M.S Pelu GB
Ambon, Maluku, – Dinamika pertambangan emas di Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru, kembali menjadi sorotan tajam setelah lebih dari 14 tahun sejak penemuan awalnya pada Oktober 2011.
Kehadiran jajaran Forkopimda Maluku yang dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerussa, di lokasi tambang dipandang sebagai langkah strategis untuk memutus rantai ketidakpastian dan memberikan arah baru bagi pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Kunjungan lapangan ini disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat yang telah lama menantikan ketegasan regulasi.
Kehadiran pimpinan daerah di jantung aktivitas pertambangan ini dianggap sebagai simbol kehadiran negara dalam menyerap aspirasi rakyat bawah, sekaligus upaya nyata untuk melihat dari dekat kompleksitas permasalahan yang selama ini menyelimuti Gunung Botak dan Gunung Nona.
Namun, di tengah apresiasi tersebut, muncul catatan kritis dan konstruktif dari salah satu putra terbaik Pulau Buru, Kolonel Laut (KH) H. Mochtar Manji Lapola, S.Ag., M.H. Perwira menengah TNI AL yang kini bertugas di Papua tersebut memberikan masukan penting mengenai pentingnya sinergitas antarunsur pertahanan dan keamanan dalam penanganan dampak lingkungan di wilayah pesisir dan perairan.
Kolonel Mochtar mempertanyakan tidak diikutsertakannya Dankodaeral IX Ambon dan Danguspurla Koarmada III TNI AL dalam rombongan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan pimpinan TNI Angkatan Laut sangat krusial mengingat dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas tambang, baik melalui aliran sungai maupun limbah yang bermuara di perairan laut Wayapo, merupakan domain yang memerlukan pengawasan ketat secara maritim.
Lebih lanjut, Mochtar menegaskan sebuah perspektif penting bahwa tambang Gunung Botak pada hakikatnya bersifat legal karena dikelola oleh masyarakat adat setempat di atas tanah ulayat mereka.
Persoalan mendasar yang selama ini terjadi bukanlah status keberadaannya, melainkan hambatan administrasi serta tata kelola lingkungan yang belum memenuhi standar ramah lingkungan sehingga memicu kerusakan ekosistem yang berkelanjutan.
Sebagai putra daerah asal Kecamatan Waplau yang pernah turun langsung dan bermalam di lokasi tambang pada tahun 2014 dan 2018, Kolonel Mochtar berharap kunjungan Gubernur ini membuahkan solusi konkret.
Ia menekankan bahwa pengelolaan emas di Gunung Botak dan Gunung Nona harus segera bertransformasi menuju sistem yang tertib administrasi, aman bagi alam, dan mampu memberikan proteksi bagi keselamatan jiwa para penambang tradisional.
Di sisi lain, kegembiraan masyarakat lokal pecah menyambut rombongan Forkopimda. Suara hati warga mencerminkan harapan besar akan kepastian hukum bagi keberlangsungan koperasi tambang. “Katong bersyukur Gubernur su tinjau akang Gunung Botak,” ucap salah seorang warga dengan dialek Maluku yang kental, menggambarkan kerinduan rakyat akan sistem kerja yang sah dan terlindungi oleh payung hukum pemerintah.
Menutup keterangannya, diharapkan kehadiran Gubernur Maluku menjadi momentum bagi bangkitnya roda perekonomian di Kabupaten Buru.
Dengan berjalannya koperasi secara legal dan profesional, potensi emas yang melimpah ini diharapkan tidak lagi menjadi kutukan ekologis, melainkan menjadi berkah ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat adat dan kemajuan daerah Maluku secara umum.
