Jelaskan Status HGB di Perairan Sidoarjo, Menteri Nusron: Sertipikat Legal Berupa Tambak Namun Menjadi Laut Karena Abrasi

- Jurnalis

Selasa, 28 Januari 2025 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
Asmor

JAKARTA – Selain polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Kabupaten Tangerang, teranyar ditemukan pula HGB di atas permukaan laut Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku terdapat tiga sertipikat yang terbit di desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

“Dulu awalnya itu berupa tambak, ini kemudian saya cocokkan dengan peta before dan after, ternyata (setelahnya) berupa laut,” jelas Menteri Nusron kepada awak media sesaat sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu (22/01/2025).

Baca Juga :  GOM dan Rumah Sakit Menjadi Usulan Prioritas pada Reses Dewan di Kecamatan Cibungbulang Bogor

Menteri Nusron menjelaskan secara rinci terkait rincian luasan dan masing-masing tahun HGB tersebut dikeluarkan. Adapun ketiga bidang tersebut memiliki total luas 656,85 hektare. “Tiga bidang itu luasnya 285,16 hektare; 219,31 hektare; dan 152,36 hektare. Sementara penerbitannya pada tanggal 2 Agustus 1996, 26 Oktober 1999, dan 15 Agustus 1996,” kata Menteri Nusron.

Terkait status HGB ini, Menteri Nusron menyebut bahwa sertipikat ini legal karena dulunya berupa tambak, namun mengingat adanya kondisi perubahan alam dan berubah menjadi laut karena abrasi, pihaknya akan mengambil beberapa opsi untuk menyikapi ini.

Baca Juga :  Polri Dapat Kategori A dari Kemenpan RB Terkait Assessment Center SSDM

“Kalau kondisi begitu ini kan ada dua skenario. Skenario pertama, Bulan Februari dan Agustus tahun depan kan HGB-nya habis, itu tidak kita perpanjang. Atau berdasarkan Undang-undang juga memperbolehkan karena itu tanahnya sudah tidak ada karena ada abrasi jadi laut maka masuk kategori tanah musnah, bisa langsung kita batalkan,” pungkas Menteri Nusron.

Berita Terkait

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama
Panglima TNI Pimpin Rapat Vicon Perkembangan Situasi Di Wilayah Satgas TNI MONUSCO
Danlanud Sultan Hasanuddin Hadiri Rapim TNI Tahun 2025
Kementerian ATR/BPN Tuai Berbagai Apresiasi dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI
119 Juta Tanah Terdaftar dalam Program 100 Hari Kerja dalam Raker Perdana Bersama Komisi II DPR RI
Panglima TNI dan Kapolri Dampingi Presiden RI Hadiri Rapim TNI-Polri 2025
Bhumi ATR/BPN, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Mendapat Apresiasi Internasional
Buka Pengajian Bulanan di Masjid Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Semoga Bisa Mengisi Ulang Energi Kita di Tengah Kesibukan Kerja
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:06 WIB

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama

Sabtu, 1 Februari 2025 - 09:26 WIB

Danlanud Sultan Hasanuddin Hadiri Rapim TNI Tahun 2025

Jumat, 31 Januari 2025 - 17:12 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuai Berbagai Apresiasi dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI

Jumat, 31 Januari 2025 - 17:05 WIB

119 Juta Tanah Terdaftar dalam Program 100 Hari Kerja dalam Raker Perdana Bersama Komisi II DPR RI

Jumat, 31 Januari 2025 - 07:51 WIB

Panglima TNI dan Kapolri Dampingi Presiden RI Hadiri Rapim TNI-Polri 2025

Berita Terbaru