Wakil Bupati Buru Apresiasi Pempus dalam membangun RSUD

- Jurnalis

Jumat, 3 Oktober 2025 - 20:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
M.S. Pelu GB

Ambon, Maluku – Wakil Bupati Buru, Haji Sudarmo, S.P., M.Si., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Maluku atas dukungan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayahnya.

Apresiasi ini terkait dengan program strategis dari Presiden RI yang menargetkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di Kabupaten Buru.

Proses pembangunan ini sudah memasuki tahap penting, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak kementerian dan daerah, yang diharapkan akan sangat membantu peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Bumi Bupolo.

Selain masalah sarana dan prasarana, Sudarmo juga menyoroti tantangan mendesak terkait keterbatasan dokter spesialis di Kabupaten Buru.

Baca Juga :  Menata Asa Gunung Botak, Kesejahteraan Pulau Buru dan Maluku di Ujung Eksplorasi

Menurut, Wakil Bupati Buru Sudarmo, mengatakan bahwa, Keberadaan dokter spesialis merupakan syarat mendasar bagi operasional RSUD Tipe C. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buru akan menjadikan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis kandungan, spesialis bedah, spesialis anestesi (spesialis tesis), dan spesialis penyakit dalam sebagai prioritas utama, “ujarnya.

Pasalnya, Penambahan tenaga ahli ini sangat penting agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana secara maksimal, “katanya.

Kemudian, Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kemauan dari dokter spesialis untuk menetap dan mengabdi di Buru, “jelasnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah akan berupaya keras bersama Pemerintah Pusat dan Kementerian Kesehatan.

Upaya ini mencakup memberikan insentif dan menunjang sarana prasarana agar para dokter spesialis memiliki komitmen tinggi untuk mengabdi.

Baca Juga :  Jelang Putusan MK, Kodim 1714/PJ Intensifkan Sweping Gabungan

pemerintah daerah juga akan mempermudah pemberian izin praktik di berbagai fasilitas kesehatan, dengan harapan para dokter spesialis ini akan menetap dan bersemangat dalam melayani masyarakat.

Sebagai langkah strategis, Sudarmo menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru akan memprioritaskan putra-putri terbaik daerah Buru atau Maluku yang berkomitmen untuk mengabdikan diri sebagai dokter spesialis di wilayah tersebut.

Pilihan ini diharapkan dapat menjamin layanan kesehatan yang lebih maksimal dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Negeri Bupolo yang bertajuk Buru Berseri ini

Dan juga, Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya menjadikan setiap pelayanan kesehatan di Buru sebagai prioritas utama, “imbuhnya.

Berita Terkait

Sorot Nasional.com Jarman Makassar, Sulsel – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian. “Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng dalam Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Rabu, (29/04/2026). Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu. “Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel,” lanjut Andi Tenri Abeng. Dalam implementasinya, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah (Pemda). “Kita mencari pola untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan. Jadi saya berharap kegiatan ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan niat kita,” kata Andi Tenri Abeng. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada sembilan program optimalisasi kerja sama yang diinisiasi bersama Pemda. Program tersebut antara lain mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial. Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. Kesembilan program tersebut ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik. Seluruh proses ini juga berada dalam pengawalan KPK guna memastikan tata kelola yang bersih dan transparan. Andi Tenri Abeng menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Sebagai tindak lanjut, pada Rakor kali ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Transformasi Layanan Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Layanan Bidang Pertanahan. “Program ini akan berhasil kalau kita tegas dalam komitmen dan kolaborasi, bukan hanya sekadar komitmen dan janji semata. Kami harapkan pelaksanaan di lapangannya itu juga harus bisa kita tuntaskan,” tegas Andi Tenri Abeng. Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Gubernur beserta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya para kepala daerah dalam kegiatan ini, menunjukkan adanya komitmen penuh dalam menyukseskan sembilan program optimalisasi kerja sama antara ketiga lembaga terkait.
2.500 Perempuan Ikuti Skrining USG Payudara, CKG, dan HPV DNA Gratis di GOR Patriot
Menata Kota, Merangkul Pedagang: Langkah Humanis Relokasi PKL ke Pasar Baru Bekasi
Tri Adhianto Tegaskan Transparansi SPMB di Momen Hardiknas, Gandeng Kejari Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi Perkuat Penghijauan, Tandatangani Kerja Sama dengan Kementerian Kehutanan
Ketum PWI Pusat Akhmad Munir Soroti Pentingnya Keadilan Informasi bagi Masyarakat Adat di Rakernas AJMAN
Polisi Siagakan Posko di RSUD Bekasi, Kawal Pelayanan Korban Kecelakaan KA
Ketua Umum IKBN Apresiasi Program Bacadnas: Dorong Ormas Bela Negara Lebih Aktif dan Masif
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terbaru

Daerah

Sorot Nasional.com Jarman Makassar, Sulsel – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian. “Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng dalam Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Rabu, (29/04/2026). Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu. “Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel,” lanjut Andi Tenri Abeng. Dalam implementasinya, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah (Pemda). “Kita mencari pola untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan. Jadi saya berharap kegiatan ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan niat kita,” kata Andi Tenri Abeng. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada sembilan program optimalisasi kerja sama yang diinisiasi bersama Pemda. Program tersebut antara lain mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial. Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. Kesembilan program tersebut ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik. Seluruh proses ini juga berada dalam pengawalan KPK guna memastikan tata kelola yang bersih dan transparan. Andi Tenri Abeng menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Sebagai tindak lanjut, pada Rakor kali ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Transformasi Layanan Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Layanan Bidang Pertanahan. “Program ini akan berhasil kalau kita tegas dalam komitmen dan kolaborasi, bukan hanya sekadar komitmen dan janji semata. Kami harapkan pelaksanaan di lapangannya itu juga harus bisa kita tuntaskan,” tegas Andi Tenri Abeng. Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Gubernur beserta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya para kepala daerah dalam kegiatan ini, menunjukkan adanya komitmen penuh dalam menyukseskan sembilan program optimalisasi kerja sama antara ketiga lembaga terkait.

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 17:40 WIB

Sorot Nasional.com Jarman Makassar, Sulsel – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian. “Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng dalam Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Rabu, (29/04/2026). Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu. “Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel,” lanjut Andi Tenri Abeng. Dalam implementasinya, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah (Pemda). “Kita mencari pola untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan. Jadi saya berharap kegiatan ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan niat kita,” kata Andi Tenri Abeng. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada sembilan program optimalisasi kerja sama yang diinisiasi bersama Pemda. Program tersebut antara lain mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial. Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. Kesembilan program tersebut ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik. Seluruh proses ini juga berada dalam pengawalan KPK guna memastikan tata kelola yang bersih dan transparan. Andi Tenri Abeng menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Sebagai tindak lanjut, pada Rakor kali ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Transformasi Layanan Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Layanan Bidang Pertanahan. “Program ini akan berhasil kalau kita tegas dalam komitmen dan kolaborasi, bukan hanya sekadar komitmen dan janji semata. Kami harapkan pelaksanaan di lapangannya itu juga harus bisa kita tuntaskan,” tegas Andi Tenri Abeng. Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Gubernur beserta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya para kepala daerah dalam kegiatan ini, menunjukkan adanya komitmen penuh dalam menyukseskan sembilan program optimalisasi kerja sama antara ketiga lembaga terkait.

Senin, 4 Mei 2026 - 16:15 WIB

2.500 Perempuan Ikuti Skrining USG Payudara, CKG, dan HPV DNA Gratis di GOR Patriot

Senin, 4 Mei 2026 - 12:36 WIB

Menata Kota, Merangkul Pedagang: Langkah Humanis Relokasi PKL ke Pasar Baru Bekasi

Senin, 4 Mei 2026 - 12:04 WIB

Tri Adhianto Tegaskan Transparansi SPMB di Momen Hardiknas, Gandeng Kejari Kota Bekasi

Rabu, 29 April 2026 - 19:40 WIB

Ketum PWI Pusat Akhmad Munir Soroti Pentingnya Keadilan Informasi bagi Masyarakat Adat di Rakernas AJMAN

Berita Terbaru

Daerah

Sorot Nasional.com Jarman Makassar, Sulsel – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian. “Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng dalam Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Rabu, (29/04/2026). Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu. “Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel,” lanjut Andi Tenri Abeng. Dalam implementasinya, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah (Pemda). “Kita mencari pola untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan. Jadi saya berharap kegiatan ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan niat kita,” kata Andi Tenri Abeng. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada sembilan program optimalisasi kerja sama yang diinisiasi bersama Pemda. Program tersebut antara lain mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial. Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. Kesembilan program tersebut ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik. Seluruh proses ini juga berada dalam pengawalan KPK guna memastikan tata kelola yang bersih dan transparan. Andi Tenri Abeng menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Sebagai tindak lanjut, pada Rakor kali ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Transformasi Layanan Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Layanan Bidang Pertanahan. “Program ini akan berhasil kalau kita tegas dalam komitmen dan kolaborasi, bukan hanya sekadar komitmen dan janji semata. Kami harapkan pelaksanaan di lapangannya itu juga harus bisa kita tuntaskan,” tegas Andi Tenri Abeng. Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Gubernur beserta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya para kepala daerah dalam kegiatan ini, menunjukkan adanya komitmen penuh dalam menyukseskan sembilan program optimalisasi kerja sama antara ketiga lembaga terkait.

Senin, 4 Mei 2026 - 17:40 WIB

Jakarta

Menjaga Tanah agar Tidak Diserobot Orang Lain

Senin, 4 Mei 2026 - 17:34 WIB