sorotnasional.com
M.S Pelu GB
SENTUL, BOGOR, Jabar – Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan soliditas penuh dalam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Rombongan utama Maluku hadir dalam satu kesatuan menggunakan satu bus, melambangkan kekompakan antara eksekutif, legislatif, dan jajaran Forkopimda. Hadir mendampingi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di antaranya Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kapolda, Pangdam/Danrem, Kajati, Ka.BINDA, Danlanal, Danlanud, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Kepala BPS Provinsi Maluku.
Fokus pada Sinkronisasi Pusat-Daerah
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa kehadiran seluruh elemen strategis Maluku dalam satu forum ini adalah bentuk komitmen untuk menyelaraskan program strategis nasional dengan kebijakan di daerah.
“Kehadiran kami secara lengkap bersama jajaran Forkopimda, Bank Indonesia, hingga BPS adalah sinyal kuat bahwa Maluku siap tancap gas melaksanakan arahan Presiden. Kita butuh orkestrasi yang sama antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat Bumi Raja-Raja,” ujar Hendrik Lewerissa kepada awak media.
Akselerasi Infrastruktur dan Ekonomi Kelautan
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menambahkan bahwa poin-poin yang dibahas dalam Rakornas, mulai dari pengendalian inflasi hingga penguatan ketahanan pangan, menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Maluku di tahun 2026. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk memutus isolasi wilayah di Maluku.
“Hendrik menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat krusial, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di wilayah kepulauan. Kami fokus pada optimalisasi potensi ekonomi kelautan (blue economy) dan memastikan proyek strategis nasional di Maluku berjalan tepat waktu untuk menurunkan biaya logistik dan angka kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Menurutnya, peran BI dan BPS sangat dibutuhkan untuk akurasi data dalam pengambilan kebijakan, sementara TNI-Polri serta Kejaksaan memastikan kondusivitas keamanan dan pengawalan hukum terhadap pembangunan.
Komitmen untuk Maluku Maju
Rakornas tahun ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerap strategi percepatan pembangunan nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
Menutup keterangannya, Hendrik mengatakan bahwa sinergi yang terjalin dalam perjalanan satu bus ini bukan sekadar simbolis, melainkan representasi dari cara kerja Pemerintah Provinsi Maluku ke depan: kompak, efisien, dan satu visi.
“Kami pulang ke Maluku dengan membawa bekal strategi yang jelas. Dengan kerja sama yang solid antara Pemerintah Daerah dan Forkopimda, saya optimis Maluku akan terus bergerak maju, lebih sejahtera, dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
