Sinergi Mata Garuda LPDP dan KKP: Dorong Inovasi Berkelanjutan di Kampung Nelayan Merah Putih

- Jurnalis

Kamis, 9 Juli 2026 - 05:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
M.S Pelu GB

JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Mata Garuda (BPP MG) LPDP melakukan audiensi dan silaturahmi strategis dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Andy Artha Donny Oktopura. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gedung Mina Bahari 1, KKP RI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/7/2026).

Ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam implementasi program pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Chief of Regional Office Mata Garuda, Amrullah Usemahu, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret komunitas intelektual muda dalam mengabdi kepada bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen KKP didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan, Rudi Alek Wahyudin, sementara BPP Mata Garuda menghadirkan para alumni dan awardee LPDP dari berbagai lintas keilmuan.

Kontribusi Intelektual Muda untuk Kedaulatan Pangan
Dalam arahan pembukanya, Sekjen KKP Andy Artha memberikan apresiasi tinggi kepada Mata Garuda LPDP.

Sebagai komunitas yang mengenyam pendidikan S2/S3 melalui beasiswa negara—baik di dalam maupun luar negeri—kontribusi lintas keilmuan mereka dinilai sangat krusial dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Andy menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan ini selaras dengan agenda Asta Cita Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Lebih lanjut, Andy menyoroti tantangan global berupa lonjakan kebutuhan pangan dunia, di mana penduduk global diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050.

Baca Juga :  OPM Bunuh Warga Sipil, Aksi Biadab, Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat

“Dengan keterbatasan daya dukung daratan, sektor kelautan dan perikanan menjadi solusi utama memperkuat ketahanan pangan masa depan. Ikan sebagai sumber protein berkualitas tinggi dan kaya omega-3 memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan SDM Indonesia,” ujar Andy.

6 Program Prioritas KKP (2025–2029)
Untuk memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional, KKP tengah menjalankan sejumlah program prioritas pada periode 2025–2029, di antaranya:

1. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

2. Pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik

3. Revitalisasi Tambak Budidaya di Pantura Jawa

4. Pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi

5. Modernisasi Kapal Perikanan

6. Program Swasembada Garam

“Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu unggulan pemerintah. Keberhasilan implementasi di Kampung Samber Binyeri, Biak, Papua, telah membuktikan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan pendapatan dan produksi perikanan,” tambah Andy.

Saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih dengan pendekatan berbasis klaster yang melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola. Program ini diproyeksikan mampu:

* Meningkatkan produksi perikanan hingga 2,82 juta ton per tahun.

* Menciptakan sekitar 50 ribu lapangan kerja.

* Menaikkan rata-rata pendapatan nelayan menjadi sekitar Rp7,7 juta per bulan.

“MG Membangun Desa” Sebagai Knowledge Partner
Mewakili Ketua Umum Mata Garuda LPDP, Amrullah Usemahu menyambut baik peluang kolaborasi ini. Ia menjelaskan bahwa Mata Garuda memiliki program internal bernama “Mata Garuda Membangun Desa” (MG Membangun Desa) yang dirancang sebagai platform kolaborasi alumni LPDP untuk menghadirkan solusi berbasis sains, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga :  Simak, Debat Publik Perdana Pilkada Kota Bekasi 2024, Investasi, Infrastruktur Dan Reformasi Birokrasi Jadi Sorotan

“Program kami memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan KNMP KKP. Saat ini, terdapat dua desa yang menjadi target pilot project program MG Membangun Desa, yaitu Desa Urbinasopen di Provinsi Papua Barat Daya dan Desa Torosiaje di Provinsi Gorontalo,” jelas Amrullah.

Menurut Amrullah, pembangunan desa yang ideal tidak boleh hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi harus diiringi dengan penguatan kapasitas SDM, kelembagaan, inovasi teknologi, serta tata kelola ekonomi lokal. Dalam hal ini, Mata Garuda siap mengambil peran sebagai knowledge partner.

Model Kolaborasi Masa Depan
Pendampingan yang akan diberikan oleh Mata Garuda mencakup spektrum yang luas, antara lain:

* Peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya.

* Penguatan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih.

* Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan kewirausahaan.

* Digitalisasi pemasaran dan pengelolaan energi terbarukan.

* Peningkatan kualitas pendidikan dan kepemudaan desa.

Ke depan, model kolaborasi antara Mata Garuda Membangun Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi percontohan (role model) yang direplikasi di berbagai desa pesisir Indonesia.

“Sinergi ini membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah menyediakan arah kebijakan dan infrastruktur, sementara komunitas intelektual seperti Mata Garuda memastikan hadirnya inovasi dan penguatan kapasitas masyarakat demi kesejahteraan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi,” pungkas Amrullah.

Berita Terkait

Kementerian ATR/BPN Hadirkan Pengukuran Terjadwal, Beri Kepastian Waktu Layanan untuk Masyarakat
RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional
Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini
Mengawal Usulan Kenaikan 20 Juta Biaya Haji 2027
Program Magang Nasional Bagi Lulusan SLTA Sederajat: Membuka Barikade Keadilan Kerja
Kemnaker dan Komisi IX DPR RI Sepakat Perkuat Kualitas MagangHub 2026
Lolos Sinar UV! Waspada Peredaran Rupiah Palsu Super Mirip Asli, Ini Cara Membongkarnya
Pentingya Data Sensus Untuk Kebijakan, Bukan Mengancam Bansos Atau Pajak Kita
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:54 WIB

Kementerian ATR/BPN Hadirkan Pengukuran Terjadwal, Beri Kepastian Waktu Layanan untuk Masyarakat

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:51 WIB

RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:47 WIB

Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini

Kamis, 9 Juli 2026 - 05:51 WIB

Sinergi Mata Garuda LPDP dan KKP: Dorong Inovasi Berkelanjutan di Kampung Nelayan Merah Putih

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:41 WIB

Mengawal Usulan Kenaikan 20 Juta Biaya Haji 2027

Berita Terbaru