sorotnasional.com
H. Asmor
Kab. Bekasi, Jabar – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyampaikan ucapan selamat kepada dr. Asep Surya Atmaja atas penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Jawa Barat Nomor 9344/KPG.11.01/PEMODTA tertanggal 20 Desember 2025.
Penugasan tersebut diberikan guna menjamin keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi di tengah masa transisi kepemimpinan daerah.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyampaikan harapan agar Plt Bupati Bekasi dapat membangun hubungan yang terbuka, komunikatif, dan setara dengan insan pers, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis.
“PWI Bekasi Raya mengucapkan selamat kepada dr. Asep Surya Atmaja. Kami berharap Plt Bupati Bekasi dapat lebih dekat dengan wartawan, membuka ruang komunikasi yang sehat, serta menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang,” ujar Ade Muksin, Sabtu (20/12/2025).
Lebih lanjut, Ade Muksin juga mengajak Plt Bupati Bekasi untuk menggelar silaturahmi resmi dengan insan pers, khususnya wartawan yang bertugas di wilayah Bekasi Raya, sebagai langkah awal membangun kepercayaan dan sinergi yang konstruktif.
“Silaturahmi resmi antara Plt Bupati dan wartawan penting untuk menyamakan persepsi, membangun saling pengertian, serta memastikan komunikasi pemerintah daerah berjalan terbuka dan tidak berjarak,” tegasnya.
Menurut PWI Bekasi Raya, pers bukanlah pihak yang harus dihindari atau dibatasi, melainkan bagian dari sistem kontrol publik yang berperan menjaga akuntabilitas pemerintahan.
PWI Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, kritis, dan independen, sekaligus siap membangun sinergi yang sehat dan bermartabat dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi demi kepentingan masyarakat.
Dalam situasi transisi kepemimpinan ini, PWI Bekasi Raya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, penghormatan terhadap kerja jurnalistik, serta perlindungan kebebasan pers sebagai fondasi utama pemerintahan daerah yang dipercaya publik.
