Panglima TNI Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Revisi UU TNI

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 18:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
Asmor

JAKARTA -(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/03/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum pernah mengalami revisi atau perubahan sejak ditetapkan. “Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa sudah lebih dari 20 tahun sejak Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ditetapkan, belum pernah dilakukan revisi atau perubahan,” ujar Panglima TNI.

Baca Juga :  Wamen ATR/Waka BPN Lantik Ketua Dan Anggota MPPP Serta MPPW Perkuat Pengawasan PPAT

Panglima TNI juga menyoroti tantangan yang dihadapi TNI di era modern, khususnya dalam menghadapi ancaman perang multidimensional, termasuk di dunia maya, “TNI harus mampu mengantisipasi perang multidimensional, khususnya di dunia maya. Penguatan koordinasi yang semakin baik antara TNI dengan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur. TNI mendukung kemandirian alutsista secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan dari produk luar negeri dalam hal pengadaan alutsista, perlengkapan, dan peralatan,” jelas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan bahwa perubahan strategi,  teknologi, dan kebijakan sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diberlakukan menuntut penyesuaian dalam tubuh TNI. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Panglima TNI juga menegaskan pentingnya revisi undang-undang agar tetap relevan dengan kebijakan dan keputusan negara.

Baca Juga :  Ketua Komisi IV: Harga Gabah Anjlok di Jogja, Titiek Soeharto Semprot Bulog Harga Rp5500

Dalam menghadapi ancaman non-militer, TNI juga memiliki konsep penempatan prajurit aktif di kementerian/Lembaga dengan tetap menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil. “TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” tegasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Kasad, Kasau, Wakasal, Irjen TNI, Kabais TNI, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI, Kababinkum TNI, serta para pejabat TNI lainnya.

Berita Terkait

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H 2025; Media Sorot News Berbagi Paket Sembako dan Amplop Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Kementerian ATR/BPN Upayakan Percepatan LP2B Kurangi Jumlah Alih Fungsi Lahan
Program ILASP, Menteri Nusron Ajak Kementerian Lembaga Lakukan Kontrol dan Monitoring Program
Buka Bazar Ramadan Kementerian ATR/BPN 2025, Wamen Ossy: Bentuk Kepedulian Kita Bersama
Panglima TNI Sematkan Bintang Jalasena Utama Kepada Kasal Singapura
Anggota DPD RI Fahira Idris Berikan Santunan 50 Anak Yatim Dalam Agenda Kunjungan Kerja
BPPA Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028.
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran PSU dengan KPU, Bawaslu, dan Aparat Keamanan di Daerah
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 09:30 WIB

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H 2025; Media Sorot News Berbagi Paket Sembako dan Amplop Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Minggu, 23 Maret 2025 - 13:47 WIB

Program ILASP, Menteri Nusron Ajak Kementerian Lembaga Lakukan Kontrol dan Monitoring Program

Minggu, 23 Maret 2025 - 13:37 WIB

Buka Bazar Ramadan Kementerian ATR/BPN 2025, Wamen Ossy: Bentuk Kepedulian Kita Bersama

Rabu, 19 Maret 2025 - 18:15 WIB

Panglima TNI Sematkan Bintang Jalasena Utama Kepada Kasal Singapura

Kamis, 13 Maret 2025 - 18:12 WIB

Panglima TNI Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Revisi UU TNI

Berita Terbaru