Menteri Nusron: Masyarakat Adat Papua Tidak Boleh Hanya Jadi Penonton Perkembangan Ekonomi

- Jurnalis

Senin, 24 November 2025 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
H. Asmor

Jayapura, Papua – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran dan sertipikasi tanah ulayat di Papua. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat hukum adat ikut memperoleh kesejahteraan secara maksimal.

“Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton atas proses pertumbuhan ekonomi. Kita sudah melihat contohnya di daerah lain, tanahnya dipakai, hasilnya besar, tapi masyarakat adatnya tidak mendapat apa-apa karena tidak ada pencatatan yang jelas. Jangan sampai itu terjadi di Papua.” kata Menteri Nusron dalam kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Jayapura, Rabu (19/11/2025).

Menteri Nusron menegaskan, pendaftaran tanah ulayat adalah mekanisme perlindungan hak adat, bukan bentuk pengambilalihan oleh negara.

Dengan pencatatan yang benar dan penetapan batas wilayah yang jelas, masyarakat adat akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam kemitraan ekonomi, terutama ketika pihak luar ingin memanfaatkan tanah tersebut.

Baca Juga :  Berlanjut Diplomasi Kawasan, Presiden Prabowo Temui Presiden UEA Usai Kunjungan ke Qatar

Sejauh ini, pendaftaran tanah ulayat sudah berjalan di Sumatra Barat dan Bali. Kedua wilayah tersebut mulai memanfaatkan tanah ulayat yang telah terdaftar untuk kegiatan produktif. Seperti, pariwisata di Tanjung Haro, Sikabu-kabu, Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatra Barat dan perkebunan pisang di Desa Asah Duren, Jembrana, Bali.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan, dengan hak yang dipegang masyarakat hukum adat setelah pendaftaran tanah dilakukan, potensi kemakmuran bagi mereka akan terbuka lebar.

“Kalau masyarakat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang produktif, mereka akan sibuk dengan kegiatan itu. Tetapi kalau tidak dilibatkan, mereka hanya melihat dari jauh tanpa bisa berbuat apa-apa.” ujarnya.

Baca Juga :  Membangun Kontrak Sosial: Kibarkan Semangat 'Buru BERSERI'

Model ini dinilai sebagai bukti bahwa pendaftaran tanah ulayat menjadi langkah strategis agar tanah adat tidak hanya aman secara hukum, namun juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakatnya.

Dengan posisi hukum yang kuat, masyarakat adat dapat memastikan setiap penggunaan tanah memberikan manfaat nyata bagi komunitas mereka.

Pada kunjungan perdananya di Papua, Menteri Nusron didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi.

Turut hadir dalam sosialisasi, sejumlah pimpinan daerah tingkat II se-Provinsi Papua beserta Forkopimda Provinsi Papua.

Berita Terkait

HGN dan HUT PGRI di Aceh Singkil: Ribuan Guru dan Masyarakat Meriahkan Senam-Jalan Santai
Polda Aceh Berhasil Ungkap 38 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 45 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
Jembatan Penghubung Pusat Kota Singkil Putus Total — SATGAS PPA: Bukti Nyata Abainya Pemerintah Selama Bertahun-tahun
UPDATE Porprov XV Jabar 2026: Kota Bekasi “Dingin di Puncak Klasemen” pada Hari ke-18
Wawali Harris Bobihoe: Pemuda Hidupkan Koperasi Membangun Ekonomi Masyarakat
Pengusaha Media Lokal Purwakarta Harap Kerja Sama Publikasi Lebih Terbuka
Jadi Mentor di Seminar Proyek Perubahan PKN Tingkat II, Sekda Kota Bekasi Minta Kepala Dinas Harus Visioner
Gendhis Fatkhiyya Arraukhi Persembahkan Emas Kedua untuk Panahan Kota Bekasi di Porprov Jabar 2026
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:11 WIB

HGN dan HUT PGRI di Aceh Singkil: Ribuan Guru dan Masyarakat Meriahkan Senam-Jalan Santai

Selasa, 17 November 2026 - 20:57 WIB

Polda Aceh Berhasil Ungkap 38 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 45 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 10:50 WIB

Jembatan Penghubung Pusat Kota Singkil Putus Total — SATGAS PPA: Bukti Nyata Abainya Pemerintah Selama Bertahun-tahun

Minggu, 15 November 2026 - 17:48 WIB

UPDATE Porprov XV Jabar 2026: Kota Bekasi “Dingin di Puncak Klasemen” pada Hari ke-18

Minggu, 15 November 2026 - 07:50 WIB

Wawali Harris Bobihoe: Pemuda Hidupkan Koperasi Membangun Ekonomi Masyarakat

Berita Terbaru