Menteri Nusron: Masyarakat Adat Papua Tidak Boleh Hanya Jadi Penonton Perkembangan Ekonomi

- Jurnalis

Senin, 24 November 2025 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
H. Asmor

Jayapura, Papua – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran dan sertipikasi tanah ulayat di Papua. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat hukum adat ikut memperoleh kesejahteraan secara maksimal.

“Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton atas proses pertumbuhan ekonomi. Kita sudah melihat contohnya di daerah lain, tanahnya dipakai, hasilnya besar, tapi masyarakat adatnya tidak mendapat apa-apa karena tidak ada pencatatan yang jelas. Jangan sampai itu terjadi di Papua.” kata Menteri Nusron dalam kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Jayapura, Rabu (19/11/2025).

Menteri Nusron menegaskan, pendaftaran tanah ulayat adalah mekanisme perlindungan hak adat, bukan bentuk pengambilalihan oleh negara.

Dengan pencatatan yang benar dan penetapan batas wilayah yang jelas, masyarakat adat akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam kemitraan ekonomi, terutama ketika pihak luar ingin memanfaatkan tanah tersebut.

Baca Juga :  Perayaan Budaya dan Harmoni Pele Meti di Walapia

Sejauh ini, pendaftaran tanah ulayat sudah berjalan di Sumatra Barat dan Bali. Kedua wilayah tersebut mulai memanfaatkan tanah ulayat yang telah terdaftar untuk kegiatan produktif. Seperti, pariwisata di Tanjung Haro, Sikabu-kabu, Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatra Barat dan perkebunan pisang di Desa Asah Duren, Jembrana, Bali.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan, dengan hak yang dipegang masyarakat hukum adat setelah pendaftaran tanah dilakukan, potensi kemakmuran bagi mereka akan terbuka lebar.

“Kalau masyarakat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang produktif, mereka akan sibuk dengan kegiatan itu. Tetapi kalau tidak dilibatkan, mereka hanya melihat dari jauh tanpa bisa berbuat apa-apa.” ujarnya.

Baca Juga :  Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan

Model ini dinilai sebagai bukti bahwa pendaftaran tanah ulayat menjadi langkah strategis agar tanah adat tidak hanya aman secara hukum, namun juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakatnya.

Dengan posisi hukum yang kuat, masyarakat adat dapat memastikan setiap penggunaan tanah memberikan manfaat nyata bagi komunitas mereka.

Pada kunjungan perdananya di Papua, Menteri Nusron didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi.

Turut hadir dalam sosialisasi, sejumlah pimpinan daerah tingkat II se-Provinsi Papua beserta Forkopimda Provinsi Papua.

Berita Terkait

Mengolah ‘Harta Karun’ Rempah di Tanah Sendiri: CV Kabong Minyak Pala Maluku Resmi Beroperasi di Wayame
Porprov XV Jabar: Bekasi Jadi Tuan Rumah, Transparansi Jangan Jadi tamu
Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026
PB Porprov XV Jabar 2026 Apresiasi Kepedulian Masyarakat, Terhadap Materi Desain Komunikasi Visual
Dari Perak ke Emas: 23 Pemanah Kota Bekasi Siap Berjuang di Porprov Jabar 2026
Pembangunan Flyover Bulak Kapal Segera Dimulai, Akses Ampera dan Muhammad Yamin Disiapkan sebagai Alternatif
Menakar Kesiapan Pemerintah Kota BekasiSebagai Tuan Rumah Porprov XV 2026
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 15:12 WIB

Mengolah ‘Harta Karun’ Rempah di Tanah Sendiri: CV Kabong Minyak Pala Maluku Resmi Beroperasi di Wayame

Jumat, 6 November 2026 - 14:01 WIB

Porprov XV Jabar: Bekasi Jadi Tuan Rumah, Transparansi Jangan Jadi tamu

Rabu, 4 November 2026 - 08:14 WIB

Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026

Selasa, 3 November 2026 - 15:52 WIB

PB Porprov XV Jabar 2026 Apresiasi Kepedulian Masyarakat, Terhadap Materi Desain Komunikasi Visual

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:53 WIB

Pembangunan Flyover Bulak Kapal Segera Dimulai, Akses Ampera dan Muhammad Yamin Disiapkan sebagai Alternatif

Berita Terbaru