Ketua PABPDSI Provinsi Maluku Dukung Sikap Menkeu Purbaya soal PMK 81

- Jurnalis

Sabtu, 20 Desember 2025 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
Djunaidi Raupele

Maluku – Ketua PABPDSI/APDESI Provinsi Maluku, Ely Bakri, menegaskan bahwa aksi demonstrasi Kepala Desa terkait PMK 81 merupakan hak demokrasi yang sah. Namun demikian, ia menilai substansi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat tepat dan patut dijadikan bahan introspeksi bersama oleh para Kepala Desa.

Menurut Ely Bakri, pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman nyata PABPDSI selama melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Maluku.

Pasalnya, Kegiatan bimtek ini antara lain dilakukan di Kabupaten Buru yang mencakup 10 kecamatan dengan 82 desa, Kabupaten Seram Bagian Barat di 12 kecamatan 92 desa, Kabupaten Seram Bagian Timur di 16 kecamatan 196 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah di 18 kecamatan 186 desa.

Baca Juga :  Rangkaian HPN Bekasi Raya 2025, Tim Panitia Audensi Dengan Camat Bantar Gebang dan Menyerahkan Kaos HPN

Dari hasil bimtek tersebut, ditemukan masih adanya penyalahgunaan dana desa, mulai dari administrasi yang tidak tertib hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, “jelas Ely Bakri.

Ely Bakri juga secara khusus menyoroti Seram Bagian Timur sebagai daerah dengan temuan paling tinggi. Hal ini, menurutnya, dipicu oleh lemahnya pengawasan BPD, bahkan di beberapa desa BPD belum memiliki SK resmi, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan maksimal, “ujarnya.

Karena itu, saya menegaskan bahwa PMK 81 bukan untuk mengkriminalisasi Kepala Desa, melainkan untuk memperkuat pengawasan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, “tegas Ely Bakri.

Baca Juga :  Rapat Pleno KPU Kota Bekasi. Pj Gani Ucapakan Selamat Walikota Terpilih 2025-2029

Terkait aksi Kepala Desa di Jakarta, ia juga mempertanyakan berapa banyak Kepala Desa asal Maluku yang benar-benar hadir dan ikut aksi, agar tidak muncul kesan seolah seluruh Kepala Desa Maluku menolak PMK 81.
Ke depan, PABPDSI Maluku berkomitmen untuk: Memperkuat pembinaan dan edukasi Kepala Desa,
Mendorong legalitas dan peran aktif BPD,

Ini menjadi penghubung yang objektif antara desa dan pemerintah pusat,
Mendukung kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola dana desa.
Dengan sikap ini, saya berharap pengelolaan dana desa di Maluku semakin tertib, transparan, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa, “tutup Ely Bakri.

 

Berita Terkait

Super Garuda Shield 2026 Marfor Lampung Gelar Latihan IMTP Dan Scout Stalking
Dentuman Mortir Dan Tembak Reaksi Warnai Latgabma SGS 2026 Marfor Lampung
Hibah Disbudpora Bekasi Rp8,65 Miliar, Rincian Tujuh Penerima Belum Diungkap
UMKM Sehat, Usaha Hebat: Rumah BUMN PLN Muna Gelar Edukasi dan Cek Kesehatan Gratis
Wali Kota Bekasi Serahkan Simbolis Penganugerahan Pramuka Garuda kepada 277 Siswa di Tiga Kecamatan
Kantor Satpol PP Sebagai Penegak Perda Dijaga Sekuriti Paranoid
Melalui Dana Desa, Kades Lambiku Bersama Warga Lakukan Pemagaran Kuburan
Harmoni Ukulele dan Senyum Presisi dari Kota Ambon: Komitmen Pak Win Merawat Budaya dan Prestasi Nasional
Berita ini 180 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 20:44 WIB

Super Garuda Shield 2026 Marfor Lampung Gelar Latihan IMTP Dan Scout Stalking

Rabu, 2 September 2026 - 11:42 WIB

Dentuman Mortir Dan Tembak Reaksi Warnai Latgabma SGS 2026 Marfor Lampung

Rabu, 2 September 2026 - 11:32 WIB

Hibah Disbudpora Bekasi Rp8,65 Miliar, Rincian Tujuh Penerima Belum Diungkap

Rabu, 2 September 2026 - 10:30 WIB

UMKM Sehat, Usaha Hebat: Rumah BUMN PLN Muna Gelar Edukasi dan Cek Kesehatan Gratis

Rabu, 2 September 2026 - 07:17 WIB

Wali Kota Bekasi Serahkan Simbolis Penganugerahan Pramuka Garuda kepada 277 Siswa di Tiga Kecamatan

Berita Terbaru