Ketua PABPDSI Provinsi Maluku Dukung Sikap Menkeu Purbaya soal PMK 81

- Jurnalis

Sabtu, 20 Desember 2025 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
Djunaidi Raupele

Maluku – Ketua PABPDSI/APDESI Provinsi Maluku, Ely Bakri, menegaskan bahwa aksi demonstrasi Kepala Desa terkait PMK 81 merupakan hak demokrasi yang sah. Namun demikian, ia menilai substansi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat tepat dan patut dijadikan bahan introspeksi bersama oleh para Kepala Desa.

Menurut Ely Bakri, pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman nyata PABPDSI selama melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Maluku.

Pasalnya, Kegiatan bimtek ini antara lain dilakukan di Kabupaten Buru yang mencakup 10 kecamatan dengan 82 desa, Kabupaten Seram Bagian Barat di 12 kecamatan 92 desa, Kabupaten Seram Bagian Timur di 16 kecamatan 196 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah di 18 kecamatan 186 desa.

Baca Juga :  Seminar PWI Bekasi Raya Tegaskan Etika, Hukum, dan Nalar Sehat Jurnalisme di Era Digital

Dari hasil bimtek tersebut, ditemukan masih adanya penyalahgunaan dana desa, mulai dari administrasi yang tidak tertib hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, “jelas Ely Bakri.

Ely Bakri juga secara khusus menyoroti Seram Bagian Timur sebagai daerah dengan temuan paling tinggi. Hal ini, menurutnya, dipicu oleh lemahnya pengawasan BPD, bahkan di beberapa desa BPD belum memiliki SK resmi, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan maksimal, “ujarnya.

Karena itu, saya menegaskan bahwa PMK 81 bukan untuk mengkriminalisasi Kepala Desa, melainkan untuk memperkuat pengawasan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, “tegas Ely Bakri.

Baca Juga :  Deklarasi Dukungan Warga Madura Kota Bekasi Untuk Heri - Solihin Periode 2024 - 2029

Terkait aksi Kepala Desa di Jakarta, ia juga mempertanyakan berapa banyak Kepala Desa asal Maluku yang benar-benar hadir dan ikut aksi, agar tidak muncul kesan seolah seluruh Kepala Desa Maluku menolak PMK 81.
Ke depan, PABPDSI Maluku berkomitmen untuk: Memperkuat pembinaan dan edukasi Kepala Desa,
Mendorong legalitas dan peran aktif BPD,

Ini menjadi penghubung yang objektif antara desa dan pemerintah pusat,
Mendukung kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola dana desa.
Dengan sikap ini, saya berharap pengelolaan dana desa di Maluku semakin tertib, transparan, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa, “tutup Ely Bakri.

 

Berita Terkait

Ironis, Permintaan Sekretariat Bersama ASN PPPK Sebagai Bagian Dukungan _Sharing_ Wajib Daerah, Aduan Melalui Ketua DPRD Kab. Muna Terkesan “Dingin”
Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat
Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal
Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya
Kantah Konkep Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Internal
Harapan Baru Pelayanan Kesehatan: RSUD Namlea Kabupaten Buru Berbenah di Bawah Kepemimpinan Baru
Wali Kota Bekasi Resmikan Gedung Serbaguna Mandala Adhyaksa
Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 33 Sertipikat Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah
Berita ini 175 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 16:52 WIB

Ironis, Permintaan Sekretariat Bersama ASN PPPK Sebagai Bagian Dukungan _Sharing_ Wajib Daerah, Aduan Melalui Ketua DPRD Kab. Muna Terkesan “Dingin”

Rabu, 15 April 2026 - 15:06 WIB

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Rabu, 15 April 2026 - 15:01 WIB

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Rabu, 15 April 2026 - 14:57 WIB

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Rabu, 15 April 2026 - 14:44 WIB

Kantah Konkep Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Internal

Berita Terbaru