Ketua Komisi IV: Harga Gabah Anjlok di Jogja, Titiek Soeharto Semprot Bulog Harga Rp5500

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2025 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
Asmor

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengaku kecewa dengan fungsi Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6500 perkilogram.

Titiek heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp5500 perkilogram. Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6500 perkilogram. Jangan sampai, kata Titiek, penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.

“Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp6500, tapi disini Rp5500,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalanya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan, Wamen Ossy Ingin Kantah Jadi Tempat yang Nyaman bagi Masyarakat

Oleh karena itu, secara tegas Titiek meminta Bulog untuk segera menyerap gabah petani dengan mengacu pada ketentuan harga HPP. Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementeian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

“Kami dari DPR menghimbau agar Bulog  segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.

Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemrintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton perhektare.

Baca Juga :  Walikota Bekasi Komitmen Penataan Kabel Semrawut, Wujudkan Kota Yang Aman Dan Nyaman

“Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton perhektare,” katanya.

Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimaksih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Preisden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.

“Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.
Kementan Nomor: B-34/HM.160/A.7/1/2025

Berita Terkait

Tatap Kedepan dan Jangan Menoleh Kebelakang: Masa Depan Merupakan Hak “Neraka” atau “Surganya” Para Pemuda
Menjaga Uang Rakyat Rp131,5 Triliun: Jangan Sampai Dirampok Lagi di Meja Birokrasi!
Aturan Baru Beli Nomor HP Pekan Depan: Wajib Scan Wajah & Awas Bahaya “Telepon Hening”!
Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Integrasikan LP2B ke Dalam RTRW dan RDTR
Jeritan Lulusan Kedokteran yang Terhambat Mengabdi
Jeritan Hati Rakyat dan Ujian Integritas Para Pemimpin Kita: Di Balik Ironi “Lebih Baik Dijajah Lagi”
Jelang Hari Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur
Membasuh Luka, Menyemai Asa: Dialektika Humanis Menuju Indonesia Emas 2045
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:13 WIB

Tatap Kedepan dan Jangan Menoleh Kebelakang: Masa Depan Merupakan Hak “Neraka” atau “Surganya” Para Pemuda

Kamis, 25 Juni 2026 - 09:00 WIB

Menjaga Uang Rakyat Rp131,5 Triliun: Jangan Sampai Dirampok Lagi di Meja Birokrasi!

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:49 WIB

Aturan Baru Beli Nomor HP Pekan Depan: Wajib Scan Wajah & Awas Bahaya “Telepon Hening”!

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:14 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Integrasikan LP2B ke Dalam RTRW dan RDTR

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:57 WIB

Jeritan Lulusan Kedokteran yang Terhambat Mengabdi

Berita Terbaru