Impian Rumah Layak di Maluku Kian Nyata, Gubernur Hendrik Lewerissa Kawal Dana KUR Perumahan Rp130 Triliun

- Jurnalis

Senin, 7 Juli 2025 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
M.S. Pelu GB

Ambon, Maluku – Sebuah angin segar berhembus kencang bagi seluruh masyarakat Maluku, khususnya bagi Anda yang selama ini mendambakan memiliki rumah layak huni. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tak kenal lelah berjuang di garis depan, memastikan bahwa Rp130 triliun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tahun 2025 yang dialokasikan pemerintah pusat, benar-benar bisa diakses dan menjadi kenyataan bagi warga Bumi Raja-Raja.

Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah komitmen nyata yang ditunjukkan langsung oleh Gubernur Lewerissa. Pada Jumat, 4 Juli 2025, beliau secara langsung bertandang ke Jakarta, menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho. Tujuannya jelas: memastikan Maluku mendapatkan porsi yang signifikan dari alokasi dana jumbo ini.

Maluku Tak Boleh Hanya Jadi Penonton
“Kami datang ke Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memastikan Maluku tidak hanya menjadi penonton. Dana KUR perumahan harus bisa diakses oleh masyarakat kami, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan rumah layak huni,” tegas Gubernur Lewerissa dengan semangat membara.

Baca Juga :  Kodim 1710/Mimika Gelar Sidang Jabatan, Wujudkan Manajemen Organisasi Efektif

Pernyataan ini adalah penegasan bahwa kepemimpinan Gubernur Lewerissa berpihak penuh pada rakyat. Beliau memahami betul bahwa memiliki rumah adalah hak dasar dan pondasi bagi kesejahteraan keluarga. Dana sebesar Rp130 triliun ini adalah kesempatan emas untuk memangkas angka kekurangan rumah (backlog) di Maluku, yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Target Inklusif: Menggapai Seluruh Lapisan Masyarakat
Program KUR Perumahan ini dirancang secara inklusif, menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal – mereka yang selama ini paling kesulitan mengakses pembiayaan perumahan konvensional. Ini adalah kabar baik bagi para pedagang kecil, nelayan, petani, pekerja harian, dan semua elemen masyarakat yang selama ini mungkin merasa jauh dari impian memiliki rumah sendiri.

Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan bekerja sendiri. Dengan sinergi kuat bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, serta didukung penuh oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, program ini akan berjalan dengan tepat sasaran. Setiap persyaratan, termasuk data penerima manfaat dan skema pelaksanaannya di daerah, akan disiapkan secara matang.

Baca Juga :  Wawali Bobihoe Pastikan Kondisi RSCAM Pasca Banjir Berangsur Pulih

“Kita akan menyiapkan semua persyaratan, termasuk data penerima manfaat dan skema pelaksanaannya di daerah. Dengan sinergi pusat-daerah yang kuat, kami optimistis Maluku bisa memanfaatkan program ini secara maksimal,” tambah Gubernur, memancarkan optimisme yang menular.

Masa Depan Cerah Maluku dengan Rumah Layak Huni.
Langkah strategis yang diambil Gubernur Lewerissa ini adalah wujud nyata dari komitmen Pemprov Maluku untuk mendukung target nasional penyediaan perumahan yang inklusif dan merata. Lebih dari itu, ini adalah upaya serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku, memberikan mereka tempat berlindung yang aman, nyaman, dan layak.

Mari kita dukung penuh upaya ini. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, impian memiliki rumah layak huni bagi setiap keluarga di Maluku bukan lagi sekadar angan, melainkan akan segera menjadi kenyataan yang membanggakan. Mari bersama-sama membangun Maluku yang lebih sejahtera, dimulai dari rumah kita sendiri.

Berita Terkait

Pemerintah Kota Bekasi Serahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025
Reforma Agraria dan Peringatan Hari UUPA: Wujud Pemerataan Keadilan Agraria di Konawe Kepulauan
Peringatan HUT ke-26 Kabupaten Buru Bupati Tinjau Pelayanan KB Serentak
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN Jadi Motor Penggerak
Pendaftaran Tanah Ulayat Wujudkan Arahan Presiden dalam Pengelolaan Tanah dan Ruang yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Manfaat Sertipikasi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN: Bukan Hanya untuk Masyarakat Adat Tapi Semua Pihak
Akses KCJB Karawang Ditargetkan Rampung NATARU 2025, Menteri Nusron Berkomitmen Akselerasi Proses Pengadaan Tanah
Ketua PWI Bekasi Raya Tegas: Tatang Bukan Anggota PWI
Berita ini 194 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 September 2025 - 15:46 WIB

Pemerintah Kota Bekasi Serahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025

Selasa, 23 September 2025 - 11:34 WIB

Reforma Agraria dan Peringatan Hari UUPA: Wujud Pemerataan Keadilan Agraria di Konawe Kepulauan

Senin, 22 September 2025 - 21:41 WIB

Peringatan HUT ke-26 Kabupaten Buru Bupati Tinjau Pelayanan KB Serentak

Senin, 22 September 2025 - 15:35 WIB

Sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN Jadi Motor Penggerak

Senin, 22 September 2025 - 15:18 WIB

Manfaat Sertipikasi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN: Bukan Hanya untuk Masyarakat Adat Tapi Semua Pihak

Berita Terbaru