sorotnadional.com
M.S. Pelu GB
PULAU BURU, MALUKU –
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, hadir di Kabupaten Buru untuk bersilaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, menegaskan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Maluku.
Kunjungan ini disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Buru, yang menunjukkan kesiapan untuk bersinergi demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buru memaparkan berbagai capaian dan program strategis yang telah berhasil dijalankan.
Program-program ini selaras dengan inisiatif nasional, mencakup berbagai sektor krusial. Salah satunya adalah Program Sekolah Rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Lilialiy, yang bertujuan mendekatkan akses pendidikan berkualitas.
Selain itu, ada juga program MBG di SD Negeri 8 Waplau dan SMP Negeri 45 Namlea, serta layanan cek kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 2.600 jiwa.
Di sektor ekonomi, keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih di 82 desa menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Meskipun banyak capaian, Wakil Bupati juga tidak ragu menyoroti tantangan infrastruktur yang mendesak.
Kondisi sejumlah ruas jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak berat menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan beberapa jalur vital seperti ruas jalan Mako–Kaiely, Kaiely–Pela, dan Pela–Ilath yang kini membutuhkan perbaikan signifikan dari pemerintah provinsi.
Permasalahan ini penting untuk segera diatasi demi kelancaran mobilitas warga dan distribusi logistik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Isu lain yang dibahas adalah sektor pertambangan di Gunung Botak, di mana Pemerintah Kabupaten Buru telah mengusulkan legalisasi 15 koperasi milik adat.
Hal ini merupakan langkah maju untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.
Selain itu, terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Wakil Bupati mengusulkan agar biaya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi berbagai hal yang disampaikan, Gubernur Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi dan semangat persatuan. Beliau menekankan bahwa tantangan pembangunan, baik infrastruktur maupun ekonomi, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
Dibutuhkan kerja sama yang solid, semangat gotong royong, dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mewujudkan visi pembangunan Maluku. Filosofi “par Maluku pung bae” (untuk kebaikan Maluku) menjadi landasan moral yang kuat bagi semua pihak untuk bergerak bersama demi masa depan yang lebih baik.
Kunjungan silaturahmi ini diakhiri dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk terus bekerja sama.
Gubernur Lewerissa dan jajaran Pemerintah Kabupaten Buru sepakat untuk terus bersinergi dalam mengatasi setiap persoalan dan memanfaatkan setiap peluang.
Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang efektif, diharapkan visi pembangunan yang adil dan sejahtera dapat tercapai, membawa kemajuan nyata bagi seluruh masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Buru.
