Digitalisasi Jadi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Atasi Konflik Pertanahan

- Jurnalis

Jumat, 7 November 2025 - 21:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
H. Asmor

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.

Pernyataan itu Wamen Ossy sampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025, di Kuningan Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Menurutnya, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.

Baca Juga :  Paradox Ibu Pertiwi: Kekayaan Yang Dirampas, Suara Yang Dibeli, Dan Jalan Kembali Menuju Cita-Cita Luhur Bangsa

Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.

Baca Juga :  Gelar Gladibersih Jelang HUT TNI ke-80 di Silang Monas

Kedua program ini Wamen Ossy nyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy.

Berita Terkait

Dewan Pers Akan Kumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Penyelenggaraan Hari Pers Nasional
Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI 2026 Resmi Ditutup
TNI-Kementerian PU Perkuat Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Air
TNI-Polri Gelar Patroli Terpadu, Jaga Keamanan dan Kondusivitas Jakarta
Pemred Sorot News: Demokrasi Membutuhkan Jurnalisme Kritis yang Berpijak pada Akurasi dan Kepentingan Publik
Selembar Sertipikat Menjaga Amanah Tanah Wakaf
Groundbreaking Hunian Terjangkau, Ketua Satgas Perumahan RI Sampaikan Dukungan Sertipikasi Gratis bagi MBR dari Kementerian ATR/BPN
Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari Kementerian ESDM
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 08:25 WIB

Dewan Pers Akan Kumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Penyelenggaraan Hari Pers Nasional

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 17:02 WIB

Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI 2026 Resmi Ditutup

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:02 WIB

TNI-Kementerian PU Perkuat Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Air

Jumat, 28 Agustus 2026 - 09:04 WIB

TNI-Polri Gelar Patroli Terpadu, Jaga Keamanan dan Kondusivitas Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:36 WIB

Pemred Sorot News: Demokrasi Membutuhkan Jurnalisme Kritis yang Berpijak pada Akurasi dan Kepentingan Publik

Berita Terbaru