Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya
Akhir-akhir ini, kita merasakan betul betapa beratnya beban hidup yang dihimpit lonjakan harga kebutuhan pokok dan berbagai pungutan. Ada rasa lelah dan kecewa yang mendalam di tengah masyarakat ketika hasil bumi yang melimpah belum sepenuhnya memakmurkan rakyat kecil, sementara sebagian penyelenggara negara terkesan kurang peka dan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap kesulitan rakyatnya.
Puncak dari frustrasi sosial ini akhirnya melahirkan ungkapan ironis yang menyakitkan: “Lebih baik dijajah lagi.” Kita harus meluruskan bahwa ini bukanlah keinginan yang sesungguhnya, melainkan sebuah otokritik spontan dan luapan emosi terdalam dari rakyat yang merasa keadilan serta kesejahteraan kian menjauh dari jangkauan mereka.
Tentu saja, penjajahan dalam bentuk apa pun tidak akan pernah menjadi solusi karena sejarah membuktikan ia hanya membawa penderitaan dan hilangnya kedaulatan. Jalan keluar dari krisis sosial ini bukanlah dengan menyerah pada keadaan, melainkan dengan memperkuat komitmen untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan dari dalam.
Kunci utamanya terletak pada reformasi perilaku, integritas para pemimpin, dan penegakan good governance yang nyata—bukan sekadar jargon politik. Pengelolaan keuangan dan sumber daya alam harus dilakukan secara transparan, adil, serta melahirkan kebijakan ekonomi yang terukur dan berpihak nyata pada kelangsungan hidup rakyat kecil.
Perubahan menuju tatanan yang adil dan makmur memang tidak terjadi dalam semalam. Namun, dengan kesadaran bersama, pengawasan publik yang aktif, serta perjuangan yang dilakukan secara damai dan berdaulat, kita pasti bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik tanpa harus kehilangan jati diri bangsa. Mari terus kawal kedaulatan ini!
