Ketua PABPDSI Provinsi Maluku Dukung Sikap Menkeu Purbaya soal PMK 81

- Jurnalis

Sabtu, 20 Desember 2025 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
Djunaidi Raupele

Maluku – Ketua PABPDSI/APDESI Provinsi Maluku, Ely Bakri, menegaskan bahwa aksi demonstrasi Kepala Desa terkait PMK 81 merupakan hak demokrasi yang sah. Namun demikian, ia menilai substansi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat tepat dan patut dijadikan bahan introspeksi bersama oleh para Kepala Desa.

Menurut Ely Bakri, pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman nyata PABPDSI selama melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Maluku.

Pasalnya, Kegiatan bimtek ini antara lain dilakukan di Kabupaten Buru yang mencakup 10 kecamatan dengan 82 desa, Kabupaten Seram Bagian Barat di 12 kecamatan 92 desa, Kabupaten Seram Bagian Timur di 16 kecamatan 196 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah di 18 kecamatan 186 desa.

Baca Juga :  Wakil Walikota Bekasi; Siskamling Cerminan Nilai Luhur Dan Kepedulian Sosial

Dari hasil bimtek tersebut, ditemukan masih adanya penyalahgunaan dana desa, mulai dari administrasi yang tidak tertib hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, “jelas Ely Bakri.

Ely Bakri juga secara khusus menyoroti Seram Bagian Timur sebagai daerah dengan temuan paling tinggi. Hal ini, menurutnya, dipicu oleh lemahnya pengawasan BPD, bahkan di beberapa desa BPD belum memiliki SK resmi, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan maksimal, “ujarnya.

Karena itu, saya menegaskan bahwa PMK 81 bukan untuk mengkriminalisasi Kepala Desa, melainkan untuk memperkuat pengawasan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, “tegas Ely Bakri.

Baca Juga :  Buru Sehat 100 Hari, Dinkes Buru Hadirkan Program Kesehatan Unggulan

Terkait aksi Kepala Desa di Jakarta, ia juga mempertanyakan berapa banyak Kepala Desa asal Maluku yang benar-benar hadir dan ikut aksi, agar tidak muncul kesan seolah seluruh Kepala Desa Maluku menolak PMK 81.
Ke depan, PABPDSI Maluku berkomitmen untuk: Memperkuat pembinaan dan edukasi Kepala Desa,
Mendorong legalitas dan peran aktif BPD,

Ini menjadi penghubung yang objektif antara desa dan pemerintah pusat,
Mendukung kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola dana desa.
Dengan sikap ini, saya berharap pengelolaan dana desa di Maluku semakin tertib, transparan, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa, “tutup Ely Bakri.

 

Berita Terkait

Kreativitas Lansia Jadi Wadah Pemberdayaan dan Penguatan Semangat Hidup di Usia Senja
Kejari Kota Bekasi Musnakan Barang Bukti Dari 164 Perkara Yang Telah Inkracht
Dialog Dengan KOMNAS HAM RI, Wawali Harris Bobihoe : Bekasi Siap Menjadi Kota HAM
Wa Ode Rabia Perjuangkan Beasiswa Indonesia Pintar demi Masa Depan Anak-anak Sulawesi Tenggara
Kapolsek Bekasi Barat Ajak Warga Aktifkan Siskamling dan Cegah Tawuran Remaja Melalui Jakarta On The Spot
Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan
Poltek Agraria STPN Buka Peluang Sekolah Kedinasan, Jaring Generasi Muda yang Berminat di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
Sambut Tahun Baru Islam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Hadiri Pawai Meriah Malam 1 Muharram 1448 H
Berita ini 177 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 20:14 WIB

Kreativitas Lansia Jadi Wadah Pemberdayaan dan Penguatan Semangat Hidup di Usia Senja

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:04 WIB

Kejari Kota Bekasi Musnakan Barang Bukti Dari 164 Perkara Yang Telah Inkracht

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:45 WIB

Dialog Dengan KOMNAS HAM RI, Wawali Harris Bobihoe : Bekasi Siap Menjadi Kota HAM

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:38 WIB

Wa Ode Rabia Perjuangkan Beasiswa Indonesia Pintar demi Masa Depan Anak-anak Sulawesi Tenggara

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:33 WIB

Kapolsek Bekasi Barat Ajak Warga Aktifkan Siskamling dan Cegah Tawuran Remaja Melalui Jakarta On The Spot

Berita Terbaru