Ketua PABPDSI Provinsi Maluku Dukung Sikap Menkeu Purbaya soal PMK 81

- Jurnalis

Sabtu, 20 Desember 2025 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
Djunaidi Raupele

Maluku – Ketua PABPDSI/APDESI Provinsi Maluku, Ely Bakri, menegaskan bahwa aksi demonstrasi Kepala Desa terkait PMK 81 merupakan hak demokrasi yang sah. Namun demikian, ia menilai substansi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat tepat dan patut dijadikan bahan introspeksi bersama oleh para Kepala Desa.

Menurut Ely Bakri, pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman nyata PABPDSI selama melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Maluku.

Pasalnya, Kegiatan bimtek ini antara lain dilakukan di Kabupaten Buru yang mencakup 10 kecamatan dengan 82 desa, Kabupaten Seram Bagian Barat di 12 kecamatan 92 desa, Kabupaten Seram Bagian Timur di 16 kecamatan 196 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah di 18 kecamatan 186 desa.

Baca Juga :  Sinergi Tanpa Batas: Kota Ambon Perkuat Armada Damkar Lewat Hibah Pemprov DKI Jakarta

Dari hasil bimtek tersebut, ditemukan masih adanya penyalahgunaan dana desa, mulai dari administrasi yang tidak tertib hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, “jelas Ely Bakri.

Ely Bakri juga secara khusus menyoroti Seram Bagian Timur sebagai daerah dengan temuan paling tinggi. Hal ini, menurutnya, dipicu oleh lemahnya pengawasan BPD, bahkan di beberapa desa BPD belum memiliki SK resmi, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan maksimal, “ujarnya.

Karena itu, saya menegaskan bahwa PMK 81 bukan untuk mengkriminalisasi Kepala Desa, melainkan untuk memperkuat pengawasan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, “tegas Ely Bakri.

Baca Juga :  Walikota Ambon Terima Opini Ombudsman RI Tahun 2025, Fokus Perbaiki Pelayanan Publik

Terkait aksi Kepala Desa di Jakarta, ia juga mempertanyakan berapa banyak Kepala Desa asal Maluku yang benar-benar hadir dan ikut aksi, agar tidak muncul kesan seolah seluruh Kepala Desa Maluku menolak PMK 81.
Ke depan, PABPDSI Maluku berkomitmen untuk: Memperkuat pembinaan dan edukasi Kepala Desa,
Mendorong legalitas dan peran aktif BPD,

Ini menjadi penghubung yang objektif antara desa dan pemerintah pusat,
Mendukung kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola dana desa.
Dengan sikap ini, saya berharap pengelolaan dana desa di Maluku semakin tertib, transparan, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa, “tutup Ely Bakri.

 

Berita Terkait

Jaksa Aktif Masuk Pemkot Bekasi, Ketua PWI Soroti Independensi Hukum
Jaksa Masuk Lingkaran Pemkot Bekasi, Siapa yang Mengawasi Pemerintah
Siaga Lebaran 2026, PLN UID Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Jaga Keandalan Pasokan Listrik
Jelang HUT Kota Bekasi, Tri Adhianto : Tabur Bunga Jadi Agenda Rutin Mengenang Jasa Pahlawan
Pemkot Bekasi Raih Rekor Muri Libatkan Ribuan Orang Membaca Dan Tulis Mushaf Quran
Kasum TNI Tekankan Pentingnya Binter dalam Mendukung Keberhasilan Operasi TNI
Pemerintah Kota Bekasi Sigap Terkait Pemberitaan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak
Hotel di Bekasi Wajib Laporkan Tamu WNA ke Imigrasi, Ini Aturannya
Berita ini 170 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 Maret 2026 - 11:45 WIB

Jaksa Aktif Masuk Pemkot Bekasi, Ketua PWI Soroti Independensi Hukum

Rabu, 11 Maret 2026 - 08:48 WIB

Jaksa Masuk Lingkaran Pemkot Bekasi, Siapa yang Mengawasi Pemerintah

Rabu, 11 Maret 2026 - 08:35 WIB

Siaga Lebaran 2026, PLN UID Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Jaga Keandalan Pasokan Listrik

Senin, 9 Maret 2026 - 20:57 WIB

Jelang HUT Kota Bekasi, Tri Adhianto : Tabur Bunga Jadi Agenda Rutin Mengenang Jasa Pahlawan

Sabtu, 7 Maret 2026 - 08:47 WIB

Pemkot Bekasi Raih Rekor Muri Libatkan Ribuan Orang Membaca Dan Tulis Mushaf Quran

Berita Terbaru