Bakamla RI Bahas Konsep Social Return on Investment (SROI)

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 12:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
Hs. Asmor

JAKARTA – Direktorat Litbang Bakamla RI melaksanakan rapat pembahasan Konsep Social Return on Investment (SROI) pada kajian “Potensi Pendapatan Negara dari Keberadaan Bakamla RI dengan Tolok Ukur IKLN”, bertempat di Kantor Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis,(18/9/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Litbang Kamla, Laksma Bakamla Arif Agus Suharto, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa kontribusi Bakamla RI terhadap pertumbuhan ekonomi maritim tidak hanya sebatas pada aspek keamanan laut, namun juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

“Keamanan dan kedaulatan laut merupakan fondasi penting bagi pengembangan sektor maritim. Dengan terciptanya ekosistem maritim yang aman dan kondusif, maka sektor ekonomi maritim dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Walaupun Bakamla RI bukan institusi pajak atau PNBP, keberadaannya jelas memberikan dampak ekonomi yang dapat dihitung melalui pendekatan seperti Social Return on Investment (SROI),” ujar Laksma Arif.

Baca Juga :  Panglima TNI Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Revisi UU TNI

Dalam pemaparannya, Kolonel Bakamla Tuti Ida Halida, S.T., M.I.T.M., menjelaskan bahwa SROI merupakan kerangka evaluasi yang mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam bentuk nilai ekonomi. Hasil analisa awal menunjukkan bahwa setiap anggaran yang diinvestasikan dalam kegiatan patroli laut Bakamla RI memberikan manfaat sosial. Dengan demikian, kegiatan patroli yang dilakukan Bakamla RI tidak hanya menjaga keamanan laut, tetapi juga mendukung pertumbuhan PNBP perikanan tangkap, peningkatan produktivitas perikanan, hingga peningkatan ekspor hasil perikanan.

“Data ini menunjukkan betapa besar return sosial dari kegiatan patroli Bakamla RI. Investasi yang dikeluarkan negara untuk operasi keamanan laut terbukti memberikan nilai manfaat berlipat, baik bagi masyarakat, sektor maritim, maupun negara,” jelas Kolonel Tuti.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Perlu Disiapkan Pelatihan Hingga Asesmen

Kegiatan rapat diikuti oleh puluhan perwakilan unit kerja Bakamla RI yang terkait dengan penyusunan kajian serta pengumpulan data. Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak masukan berharga dari peserta, terutama terkait penyelarasan data agar analisis SROI dapat lebih komprehensif.

Ke depan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi Bakamla RI dalam memperkuat argumen mengenai pentingnya investasi negara di sektor keamanan laut. Lebih jauh lagi, SROI dapat menjadi alat advokasi untuk meningkatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, maupun mitra internasional dalam mendukung keamanan dan keselamatan maritim Indonesia.

 

Berita Terkait

Sekda Kota Bekasi Hadiri Forum Diskusi Aktual Kemendagri Bahas Sinergi Pengendalian Pencemaran Udara
Perkuat Toleransi, Gubernur Hendrik Lewerissa Temui Menag di Istiqlal: Wujudkan Semangat ‘Katong Samua Basudara’
Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah
Bentuk Kepedulian terhadap Sesama, Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan 1447 H
Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat
Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi
Buktikan Komitmen dalam Memperbaiki Layanan, Satker Kementerian ATR/BPN Meraih 1 Predikat WBBM dan 31 Predikat WTAB
Aslog Panglima TNI Buka Rapat Koordinasi Logistik TNI TA. 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 06:33 WIB

Sekda Kota Bekasi Hadiri Forum Diskusi Aktual Kemendagri Bahas Sinergi Pengendalian Pencemaran Udara

Sabtu, 14 Maret 2026 - 06:20 WIB

Perkuat Toleransi, Gubernur Hendrik Lewerissa Temui Menag di Istiqlal: Wujudkan Semangat ‘Katong Samua Basudara’

Jumat, 13 Maret 2026 - 17:12 WIB

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:32 WIB

Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:28 WIB

Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

Berita Terbaru