Impian Rumah Layak di Maluku Kian Nyata, Gubernur Hendrik Lewerissa Kawal Dana KUR Perumahan Rp130 Triliun

- Jurnalis

Senin, 7 Juli 2025 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
M.S. Pelu GB

Ambon, Maluku – Sebuah angin segar berhembus kencang bagi seluruh masyarakat Maluku, khususnya bagi Anda yang selama ini mendambakan memiliki rumah layak huni. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tak kenal lelah berjuang di garis depan, memastikan bahwa Rp130 triliun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tahun 2025 yang dialokasikan pemerintah pusat, benar-benar bisa diakses dan menjadi kenyataan bagi warga Bumi Raja-Raja.

Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah komitmen nyata yang ditunjukkan langsung oleh Gubernur Lewerissa. Pada Jumat, 4 Juli 2025, beliau secara langsung bertandang ke Jakarta, menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho. Tujuannya jelas: memastikan Maluku mendapatkan porsi yang signifikan dari alokasi dana jumbo ini.

Maluku Tak Boleh Hanya Jadi Penonton
“Kami datang ke Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memastikan Maluku tidak hanya menjadi penonton. Dana KUR perumahan harus bisa diakses oleh masyarakat kami, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan rumah layak huni,” tegas Gubernur Lewerissa dengan semangat membara.

Baca Juga :  Membangun Kontrak Sosial: Kibarkan Semangat 'Buru BERSERI'

Pernyataan ini adalah penegasan bahwa kepemimpinan Gubernur Lewerissa berpihak penuh pada rakyat. Beliau memahami betul bahwa memiliki rumah adalah hak dasar dan pondasi bagi kesejahteraan keluarga. Dana sebesar Rp130 triliun ini adalah kesempatan emas untuk memangkas angka kekurangan rumah (backlog) di Maluku, yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Target Inklusif: Menggapai Seluruh Lapisan Masyarakat
Program KUR Perumahan ini dirancang secara inklusif, menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal – mereka yang selama ini paling kesulitan mengakses pembiayaan perumahan konvensional. Ini adalah kabar baik bagi para pedagang kecil, nelayan, petani, pekerja harian, dan semua elemen masyarakat yang selama ini mungkin merasa jauh dari impian memiliki rumah sendiri.

Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan bekerja sendiri. Dengan sinergi kuat bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, serta didukung penuh oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, program ini akan berjalan dengan tepat sasaran. Setiap persyaratan, termasuk data penerima manfaat dan skema pelaksanaannya di daerah, akan disiapkan secara matang.

Baca Juga :  Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tenggara Kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan

“Kita akan menyiapkan semua persyaratan, termasuk data penerima manfaat dan skema pelaksanaannya di daerah. Dengan sinergi pusat-daerah yang kuat, kami optimistis Maluku bisa memanfaatkan program ini secara maksimal,” tambah Gubernur, memancarkan optimisme yang menular.

Masa Depan Cerah Maluku dengan Rumah Layak Huni.
Langkah strategis yang diambil Gubernur Lewerissa ini adalah wujud nyata dari komitmen Pemprov Maluku untuk mendukung target nasional penyediaan perumahan yang inklusif dan merata. Lebih dari itu, ini adalah upaya serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku, memberikan mereka tempat berlindung yang aman, nyaman, dan layak.

Mari kita dukung penuh upaya ini. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, impian memiliki rumah layak huni bagi setiap keluarga di Maluku bukan lagi sekadar angan, melainkan akan segera menjadi kenyataan yang membanggakan. Mari bersama-sama membangun Maluku yang lebih sejahtera, dimulai dari rumah kita sendiri.

Berita Terkait

Rakor Bersama Kepala Daerah Se-Sulsel, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah
Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang
Perlindungan Warisan Masyarakat Adat Kabupaten Buton Diperkuat melalui Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat
Menembus Penantian Panjang: Presiden Prabowo Dijadwalkan Pimpin Groundbreaking Blok Masela
Praperadilan di PN Bekasi: Pemohon Minta SP2 LIK Dibatalkan Karena Disebut Prematur
Pemerintah Kota Bekasi Percepat Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Porprov XV Jawa Barat
Disdagin Kota Depok Dorong Sertifikasi Penjamah Makanan, APJI Siapkan SDM Jasa Boga Berstandar International
Wali Kota Bekasi Hadiri Job Fair 2026, Disnaker Sediakan 3.500 Lowongan dari 50 Perusahaan
Berita ini 201 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:06 WIB

Rakor Bersama Kepala Daerah Se-Sulsel, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:00 WIB

Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:44 WIB

Menembus Penantian Panjang: Presiden Prabowo Dijadwalkan Pimpin Groundbreaking Blok Masela

Kamis, 9 Juli 2026 - 11:10 WIB

Praperadilan di PN Bekasi: Pemohon Minta SP2 LIK Dibatalkan Karena Disebut Prematur

Kamis, 9 Juli 2026 - 10:17 WIB

Pemerintah Kota Bekasi Percepat Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Porprov XV Jawa Barat

Berita Terbaru