Terkait Masalah Lahan Warganya Bupati Buru Siap Memfasilitasi Dengan BPJN Ambon

- Jurnalis

Minggu, 3 Agustus 2025 - 18:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
M.S. Pelu GB

Ambon, Maluku – Minggu (3/8/2025) Pemerintah Kabupaten Buru tengah berupaya menengahi sengketa lahan antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Ambon dan warga Kecamatan Waeapo. Sengketa ini terkait dengan proyek jalan yang melintasi kawasan Medan Mohi, di mana warga pemilik lahan merasa janji-janji dari pihak balai belum terpenuhi.

Bupati Buru, Ikram Umasugi, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan tindak lanjut dari permintaan BPJN Ambon yang meminta bantuan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah ini.

“Tentu semua ini, Insya Allah, akan diupayakan untuk mempertemukan kedua belah pihak, baik itu keluarga pemilik lahan maupun pihak kontraktor dan balai itu sendiri selaku penanggung jawab proyek,” ujar Bupati Ikram.

Baca Juga :  Menteri LH dan Wali Kota Bekasi Lakukan Korve di Sepanjang Jalan Juanda - Pasar Baru

Janji yang Belum Terealisasi
Menurut Bupati, masalah ini berawal dari adanya perjanjian antara BPJN Ambon dan warga pemilik lahan, namun poin-poin yang disepakati belum juga terealisasi. Janji tersebut meliputi pembayaran lahan dan tanaman, serta bantuan untuk adat dan fasilitas umum seperti penimbunan baileo.

Pihak BPJN mengakui adanya kesepakatan tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya. Namun, mereka menjelaskan bahwa pembayaran belum dapat dilakukan karena masih menunggu hasil laporan dari Konsultan Independen yang sedang melakukan penilaian di lapangan.

Proyek ini menggunakan dana APBN, sehingga proses pencairan dana harus melalui prosedur yang ketat.

Baca Juga :  Djunaidi Raupele Apresiasi 100 Hari Kerja Pemimpin Buru, Dorong Pembangunan Jangka Panjang

Dukungan Warga dan Upaya Mediasi
Meskipun terjadi sengketa, masyarakat adat di Buru pada prinsipnya sangat mendukung program pemerintah ini. Mereka berharap agar janji yang telah disepakati dapat segera dipenuhi.

Bupati Ikram Umasugi menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ia berharap mediasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, sehingga proyek pembangunan berjalan lancar dan hak-hak warga juga terpenuhi.

“Setelah membaca dan melakukan kajian terkait dengan permasalahan ini, maka dirinya selaku Bupati sudah melakukan upaya membantu dan memfasilitasi, karena ini merupakan keinginan besar pemimpin untuk rakyatnya sejahtera di Negeri Bupolo tercinta,” tutupnya.

 

Berita Terkait

Kreativitas Lansia Jadi Wadah Pemberdayaan dan Penguatan Semangat Hidup di Usia Senja
Kejari Kota Bekasi Musnakan Barang Bukti Dari 164 Perkara Yang Telah Inkracht
Dialog Dengan KOMNAS HAM RI, Wawali Harris Bobihoe : Bekasi Siap Menjadi Kota HAM
Wa Ode Rabia Perjuangkan Beasiswa Indonesia Pintar demi Masa Depan Anak-anak Sulawesi Tenggara
Kapolsek Bekasi Barat Ajak Warga Aktifkan Siskamling dan Cegah Tawuran Remaja Melalui Jakarta On The Spot
Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan
Poltek Agraria STPN Buka Peluang Sekolah Kedinasan, Jaring Generasi Muda yang Berminat di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
Sambut Tahun Baru Islam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Hadiri Pawai Meriah Malam 1 Muharram 1448 H
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 20:14 WIB

Kreativitas Lansia Jadi Wadah Pemberdayaan dan Penguatan Semangat Hidup di Usia Senja

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:04 WIB

Kejari Kota Bekasi Musnakan Barang Bukti Dari 164 Perkara Yang Telah Inkracht

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:45 WIB

Dialog Dengan KOMNAS HAM RI, Wawali Harris Bobihoe : Bekasi Siap Menjadi Kota HAM

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:38 WIB

Wa Ode Rabia Perjuangkan Beasiswa Indonesia Pintar demi Masa Depan Anak-anak Sulawesi Tenggara

Rabu, 17 Juni 2026 - 07:36 WIB

Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan

Berita Terbaru