Ketua PWI Bekasi Raya Soroti Poster Plt Bupati Bekasi Terkait Logo HPN 2026

- Jurnalis

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
H. Asmor

Kabupaten Bekasi, Jabar – Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyoroti poster ucapan yang menampilkan Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, terkait penggunaan logo Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Sorotan tersebut muncul karena logo yang digunakan dalam poster dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan identitas visual resmi HPN 2026 Banten yang telah ditetapkan panitia nasional.

Menurut Ade Muksin, logo resmi HPN 2026 memiliki komposisi grafis baku, termasuk elemen maskot, tipografi, warna, dan tata letak yang tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

“Logo HPN 2026 sudah ditetapkan secara resmi. Penggunaannya harus merujuk pada versi yang sah dan utuh sesuai pedoman. Jika ada perbedaan elemen, tentu perlu dilakukan evaluasi,” tegas Ade Muksin, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga :  ABPEDNAS dan SUCOFINDO Hadirkan Akses Air Bersih bagi Masyarakat Desa di Aceh Besar

*Tekankan Ketertiban Penggunaan Simbol Resmi*

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan pada substansi ucapan Hari Pers Nasional, melainkan pada ketepatan penggunaan simbol resmi kegiatan nasional insan pers.

“Setiap bentuk dukungan terhadap pers kami apresiasi. Namun penggunaan logo resmi harus sesuai standar agar tidak menimbulkan kebingungan publik,” ujarnya.

Ade menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan berskala nasional, terdapat pedoman identitas visual (brand guideline) yang mengatur penggunaan logo agar konsisten dan tidak mengalami perubahan bentuk.

*Tim Medsos Sampaikan Permohonan Maaf*

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi yang diterima, tim Media Sosial (medsos) Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja telah menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan penggunaan logo tersebut.

Baca Juga :  Penemuan Batas Wilayah: Sebuah Titik Terang untuk Perdamaian

Tim medsos menyatakan bahwa postingan yang dimaksud akan segera diturunkan (takedown) dan materi publikasi akan didesain ulang dengan merujuk pada logo resmi HPN 2026 yang benar.

Menanggapi hal tersebut, Ade Muksin menyatakan apresiasinya atas respons cepat yang diberikan.

“Kami menghargai itikad baik untuk melakukan koreksi. Yang terpenting adalah ke depan lebih teliti dalam menggunakan simbol resmi kegiatan nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa simbol Hari Pers Nasional bukan sekadar elemen dekoratif dalam materi publikasi.

“HPN adalah momentum nasional insan pers. Simbolnya harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Polsek Bekasi Barat Gelar Razia Stasioner dan Patroli Antisipasi Tawuran serta Kejahatan Jalanan
Sinergi Pemkot dan IKA PMII Menguat, Wali Kota Titip Misi Kawal Program Magang ke Jepang
Rakor Bersama Kepala Daerah Se-Sulsel, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah
Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang
Perlindungan Warisan Masyarakat Adat Kabupaten Buton Diperkuat melalui Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat
Menembus Penantian Panjang: Presiden Prabowo Dijadwalkan Pimpin Groundbreaking Blok Masela
Praperadilan di PN Bekasi: Pemohon Minta SP2 LIK Dibatalkan Karena Disebut Prematur
Pemerintah Kota Bekasi Percepat Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Porprov XV Jawa Barat
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 13:38 WIB

Polsek Bekasi Barat Gelar Razia Stasioner dan Patroli Antisipasi Tawuran serta Kejahatan Jalanan

Jumat, 10 Juli 2026 - 06:40 WIB

Sinergi Pemkot dan IKA PMII Menguat, Wali Kota Titip Misi Kawal Program Magang ke Jepang

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:06 WIB

Rakor Bersama Kepala Daerah Se-Sulsel, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:00 WIB

Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:38 WIB

Perlindungan Warisan Masyarakat Adat Kabupaten Buton Diperkuat melalui Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Berita Terbaru