SorotNasional.com
Reporter
Kota Bekasi, Jabar – Pemerintah Kota Bekasi secara resmi membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah. Posisi strategis tersebut lowong sejak 1 November 2026.
Pengumuman bernomor `800.1.2.6/01-Pansel.JPTP-SD/2026` yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Dr. H. Dedi Supandi, M.Si, membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Kriteria Ketat, Pendaftaran Daring 1–15 September
Panitia menetapkan sejumlah persyaratan sebagai filter awal. Calon wajib berpendidikan minimal S1 atau Diploma IV, dengan pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I golongan IV/b. Jabatan diutamakan bagi yang telah menduduki golongan IV/c.
Batas usia ditetapkan maksimal 56 tahun bagi pejabat Administrator atau Fungsional Ahli Madya. Sementara bagi yang pernah atau sedang menduduki JPT Pratama, batas usia diperluas hingga 58 tahun.
Selain itu, peserta harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Syarat administratif lain mencakup predikat kinerja “BAIK” dalam 2 tahun terakhir, bebas dari hukuman disiplin dan pidana, tidak terafiliasi partai politik, serta sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
Peserta juga diwajibkan melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan 2025, dan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pendaftaran dibuka mulai “1 hingga 15 September 2026” melalui portal resmi “ASN Karier BKN”.
Tuntutan Publik: Proses Bebas Intervensi
Di tengah pembukaan seleksi, masyarakat dan pemangku kepentingan menitipkan harapan besar. Proses ini dituntut berlangsung objektif, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tanpa rekayasa persyaratan yang menguntungkan pihak tertentu.
Transparansi juga menjadi sorotan utama. Mulai dari pemeriksaan rekam jejak peserta hingga pengumuman hasil akhir, semuanya diharapkan dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Seleksi ini diharapkan melahirkan Sekda yang berintegritas, berkompeten, dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Bekasi,” demikian ditegaskan dalam pengumuman.
DPRD: Sekda Adalah Nahkoda Birokrasi
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menekankan bahwa Sekda memiliki peran sentral sebagai penggerak roda pemerintahan. Jabatannya tidak terbatas pada urusan administrasi, melainkan juga memimpin aparatur dan menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Terpenting, calon Sekda ini orangnya cakap memimpin birokrasi, sehingga kebijakan-kebijakan tidak terhambat dalam proses administrasi maupun implementasi,” ujar Sardi, pada Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, kepemimpinan ke depan harus adaptif, memiliki kemampuan manajerial yang kuat, komunikasi yang luas, serta mampu membangun hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Sardi juga mendorong panitia untuk tidak terjebak pada faktor senioritas semata. Sistem merit harus menjadi acuan utama. Dengan skema open bidding, peluang tidak tertutup bagi figur dari luar Kota Bekasi.
“Kalau open bidding, orang luar banyak juga jadi Sekda di berbagai tempat lain itu dari luar daerah,” katanya.
Dinamika Nama Calon.
Hingga saat ini, belum ada penetapan nama resmi. Namun sejumlah nama mulai mengemuka dalam perbincangan publik, antara lain “Muhammad Solikhin, Arif Maulana, Nadih Arifin, dan Yudianto.
Dengan seluruh tahapan yang dipantau secara terbuka, diharapkan figur terpilih kelak tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendapatkan legitimasi dan kepercayaan penuh dari masyarakat Kota Bekasi.
