DinkesKota Bekasi Gelar Pertemuan Lintas Sektor untuk Percepatan Imunisasi Anak Zero Dose

- Jurnalis

Minggu, 21 September 2025 - 06:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
H. Asmor

KOTA BEKASI, JABAR – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penjangkauan Anak Zero Dose yang berlangsung di Hotel Fairfield by Marriot, Bekasi Selatan, Jumat (19/9).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menurunkan angka anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar (Zero Dose) sekaligus memastikan cakupan imunisasi merata di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Zero Dose adalah istilah untuk menyebut anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali, khususnya imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama (dosis dasar untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenzae tipe B).

Dalam konteks program imunisasi, kategori Zero Dose biasanya ditetapkan pada anak:
• Usia 0–11 bulan 29 hari yang belum menerima imunisasi dasar pertama, atau
• Masih dapat dikejar/dilengkapi hingga usia 59 bulan (5 tahun) agar anak tetap mendapat perlindungan.

Baca Juga :  Pj. Walikota Bekasi Apresiasi Perayaan Cap Gomeh 2025

Tujuan identifikasi Zero Dose adalah supaya tidak ada anak yang terlewat dari imunisasi, sehingga mencegah penyebaran Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti campak, polio, difteri, dan sebagainya

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M., menjelaskan bahwa imunisasi merupakan upaya paling efektif mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

“Anak yang masuk kategori Zero Dose, yaitu belum pernah menerima imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama hingga usia 11 bulan 29 hari, berpotensi besar mengalami kerentanan terhadap penyakit. Karena itu, upaya lintas sektor sangat diperlukan agar tidak ada anak yang terlewat dari layanan imunisasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemda Kabupaten Konawe Kepulauan Hibahkan Tanah dan 1 (satu) unit Kendaraan Operasional untuk Kantah Konkep

Kegiatan ini didukung oleh Clinton Health Access Initiative (CHAI) dan diikuti berbagai instansi, di antaranya Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, organisasi profesi kesehatan, PKK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Aisyiyah, hingga unsur kecamatan, kelurahan, TNI/Polri, serta pamor kelurahan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penjangkauan anak Zero Dose melalui pemetaan komunitas, survei cepat, dan koordinasi berjenjang dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Harapannya, dengan sinergi semua pihak, Kota Bekasi dapat mencapai target cakupan imunisasi yang merata dan menekan angka kasus PD3I. Anak-anak kita berhak mendapatkan perlindungan penuh sejak dini,” tambah Satia.

Berita Terkait

Ironis, Permintaan Sekretariat Bersama ASN PPPK Sebagai Bagian Dukungan _Sharing_ Wajib Daerah, Aduan Melalui Ketua DPRD Kab. Muna Terkesan “Dingin”
Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat
Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal
Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya
Kantah Konkep Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Internal
Harapan Baru Pelayanan Kesehatan: RSUD Namlea Kabupaten Buru Berbenah di Bawah Kepemimpinan Baru
Wali Kota Bekasi Resmikan Gedung Serbaguna Mandala Adhyaksa
Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 33 Sertipikat Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 16:52 WIB

Ironis, Permintaan Sekretariat Bersama ASN PPPK Sebagai Bagian Dukungan _Sharing_ Wajib Daerah, Aduan Melalui Ketua DPRD Kab. Muna Terkesan “Dingin”

Rabu, 15 April 2026 - 15:06 WIB

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Rabu, 15 April 2026 - 15:01 WIB

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Rabu, 15 April 2026 - 14:57 WIB

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Rabu, 15 April 2026 - 14:44 WIB

Kantah Konkep Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Internal

Berita Terbaru