Sorot Nasional.com
_Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd._
_Pemerhati Sosial dan Budaya / Ketua Dewan Pembina & Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Budaya_
Dinamika Hukum vs. Disrupsi Digital
Peristiwa perselisihan yang terjadi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak, Jakarta Pusat, saat ini tengah ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum. Secara sosiologi hukum, keberadaan lembaga penegak hukum berfungsi sebagai formal social control untuk mengisolasi tindak pidana agar tidak meluas menjadi konflik komunal.
Sayangnya, dalam ekosistem media sosial saat ini, kerap terjadi fenomena online disinhibition effect dan echo chamber. Hal ini memicu sebagian warganet melakukan penghakiman secara sepihak melalui ujaran kebencian (hate speech) serta prasangka rasial (racial prejudice).
Penyeragaman atau penyematan label negatif kepada suatu kelompok etnis akibat perbuatan oknum individu merupakan kekeliruan berpikir (fallacy of composition) yang tidak dapat dibenarkan secara moral, hukum, maupun sains sosial.
Prinsip Utama: Individualization of Legal Responsibility
Tanggung jawab hukum bersifat individual dan melekat pada pelaku (person in charge), bukan pada identitas kolektif, suku, maupun asal daerahnya.
Realitas Empiris: Interaksi Sosiologis yang Inklusif
Secara empiris, hubungan antarsuku di Indonesia telah melewati fase inkulturasi dan akulturasi yang panjang serta bernilai positif:
1. Kebebasan Domisili dan Mobilitas Inklusif
Sebagai negara kesatuan, konstitusi menjamin hak setiap anak bangsa untuk berpindah, menetap, dan berkarya di seluruh pelosok wilayah NKRI. Mobilitas penduduk yang cair dan dinamis ini memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang bersifat monolitik atau hanya didiami oleh satu kelompok etnis tertentu.
Di berbagai penjuru negeri—baik di Pulau Jawa maupun di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara—masyarakat dari latar belakang suku yang beragam telah lama hidup berdampingan secara damai. Mereka saling melengkapi sebagai pelaku ekonomi, penggerak pembangunan lokal, pendidik, tenaga medis, aparat negara, hingga mahasiswa.
2. Integrasi Biologis dan Kultural
Pertalian sosial ini kian mengakar kuat melalui perkawinan antarsuku (exogamy) yang membentuk keluarga-keluarga multikultural. Generasi muda yang lahir dari perbauran kultural ini adalah simpul perekat keindonesiaan yang nyata, membuktikan bahwa batas-batas geografis dan kesukuan telah melebur dalam semangat kekeluargaan nasional.
Risiko Generalisasi terhadap Harmoni Sosial
Penggunaan istilah-istilah dehumanisasi di ruang publik tidak hanya melukai harkat dan martabat kemanusiaan, tetapi juga memicu akumulasi kekecewaan struktural. Antropologi budaya mencatat bahwa stigmatisasi berulang dapat merusak social trust (rasa saling percaya) yang telah dibangun berdekade-dekade.
Menjaga ruang digital agar tetap jernih dan beretika merupakan bentuk komitmen bersama dalam merawat fondasi Bhinneka Tunggal Ika.
Rekomendasi Sosial dan Seruan Moral
1. Penegakan Hukum yang Objektif dan Transparan
Aparat penegak hukum diharapkan menindak tegas para pelaku yang terlibat sesuai ketentuan hukum, tanpa terpengaruh oleh opini publik di media sosial.
2. Literasi Digital dan De-eskalasi Narasi
Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan ulang konten bernada rasisme dan aktif mempromosikan narasi persatuan serta ketenangan di ruang publik.
3. Peran Media dan Insan Pers
Mendorong media massa digital dan pembuat konten untuk menerapkan prinsip jurnalisme damai (peace journalism) guna meredam polarisasi dan tidak memperkeruh suasana.
4. Penguatan Ruang Dialog Sosiokultural
Mendorong para tokoh adat, akademisi, dan pemuda dari berbagai komunitas untuk memperkuat kembali ruang silaturahmi sosiokultural di tingkat tapak.
Penutup
Indonesia adalah rumah bersama yang berdiri di atas pilar keberagaman. Konflik teknis atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum tidak boleh menghancurkan ikatan persaudaraan sesama warga negara.
Mari kita serahkan proses hukum kepada yang berwenang, seraya terus memelihara sikap saling menghormati dan menjaga martabat kemanusiaan demi keutuhan bangsa.
