Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd.
Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya
JAKARTA, SorotNasional.com — Langkah berani Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam memburu aset hasil korupsi menorehkan sejarah baru dengan keberhasilan menyelamatkan serta mengembalikan kekayaan negara sebesar Rp131,5 triliun ke kas nasional.
Angka fantastis ini bukanlah sekadar deretan angka statistik di atas kertas, melainkan wujud nyata dari keberhasilan strategi penegakan hukum progresif yang fokus pada pelacakan aliran dana tersembunyi (follow the money) dari berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi bancakan para oknum tak bertanggung jawab.
Dana segar yang kini telah resmi diserahkan kepada Kementerian Keuangan tersebut pada hakikatnya adalah darah segar bagi APBN kita. Kini, negara diuji apakah mampu mengelola uang rampasan ini secara amanah dan mengembalikannya secara utuh untuk memulihkan hak-hak kesejahteraan rakyat yang sempat terampas.
Agar modal besar pembangunan ini tidak kembali menguap atau mengendap tak berwujud, pemanfaatan dana jumbo ini harus diarahkan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Kami mengusulkan 6 Item Prioritas Utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah agar uang rakyat ini benar-benar kembali ke tangan yang berhak:
A. Perombakan Radikal Sektor Pendidikan Nasional
* Fokus Utama: Merombak wajah pendidikan di daerah tertinggal demi memutus ketimpangan kualitas antara kota dan pelosok desa.
* Implementasi Nyata: Renovasi ribuan gedung sekolah yang hampir roboh, penyediaan laboratorium modern, distribusi buku pelajaran gratis yang berkualitas, hingga memperluas jangkauan beasiswa unggulan nasional agar tidak ada lagi anak bangsa yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
B. Penguatan Benteng Pelayanan Kesehatan Dasar
* Fokus Utama: Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk hidup sehat tanpa diskriminasi, terutama bagi masyarakat kelas bawah.
* Implementasi Nyata: Pembangunan masif dan peningkatan status Puskesmas serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pengadaan obat-obatan esensial secara gratis dan merata, hingga pemberian insentif yang layak bagi para tenaga kesehatan yang bertaruh nyawa di wilayah terpencil dan perbatasan.
C. Kedaulatan Pangan dan Modernisasi Sektor Agraria/Maritim
* Fokus Utama: Mendongkrak produktivitas petani kecil dan nelayan lokal guna menggerakkan roda ekonomi akar rumput menuju swasembada pangan sejati.
* Implementasi Nyata: Pembangunan infrastruktur vital seperti bendungan raksasa, perbaikan saluran irigasi primer, jaminan ketersediaan pupuk murah, serta modernisasi kawasan pesisir melalui pembangunan kampung nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas ruang pendingin (cold storage).
D. Pemerataan Infrastruktur Dasar Antarwilayah
* Fokus Utama: Mengikis ketimpangan pembangunan dan kecemburuan sosial dengan membuka isolasi geografis di beranda terluar Nusantara.
* Implementasi Nyata: Perbaikan jalan-jalan logistik di desa, pembangunan jembatan penghubung yang terputus, penyediaan akses air bersih yang higienis, perluasan jaringan listrik mandiri, hingga pemerataan infrastruktur digital demi menekan biaya logistik nasional.
E. Tebal Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan
* Fokus Utama: Manifestasi nyata dari sila kelima Pancasila untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam kubangan kemiskinan ekstrem.
* Implementasi Nyata: Memperbanyak program perumahan layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah, mengamankan pasokan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil guna memutus rantai stunting, serta memberikan jaminan sosial inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia terlantar.
F. Modernisasi Ekosistem Pencegahan Korupsi (Sistem Preventif)
* Fokus Utama: Mengalokasikan sebagian kecil anggaran secara strategis untuk memperkuat benteng pertahanan hukum dan birokrasi agar kedap dari potensi kongkalikong di masa depan.
* Implementasi Nyata: Modernisasi teknologi pengawasan keuangan negara, peningkatan kompetensi auditor publik, serta membangun sistem transparansi digital terintegrasi yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat secara waktu nyata (real-time).
Pada akhirnya, publik harus berdiri tegak mengawal agar momentum kemenangan hukum yang diraih oleh Kejaksaan Agung ini tidak berakhir antiklimaks akibat manajemen pengelolaan dana yang serampangan dan tertutup di tangan birokrat pengelola.
Pengawasan super ketat secara berlapis—baik oleh lembaga pengawas resmi maupun melalui kontrol sosial masyarakat sipil—adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Seluruh dana Rp131,5 triliun ini harus benar-benar dikonversikan menjadi program kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya di meja makan dan ruang kelas rakyat Indonesia.
Keberhasilan sejati dari pemulihan aset ini bukan diukur dari seberapa besar uang yang berhasil disita dan dipajang di depan media, melainkan dari seberapa bersih dan tepat sasarannya uang tersebut mengalir kembali untuk memakmurkan kehidupan segenap bangsa Indonesia tanpa ada sepeser pun yang terbuang sia-sia.
