Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorot Nasional.com
Reporter: Irfan

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (12/11/2026).

Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Baca Juga :  Brigadir Renita Rismayanti Raih Hoegeng Awards 2026 Kategori Polisi Inovatif Berkat Inovasi Digitalisasi Data Kriminal Misi PBB

Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste.

“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Baca Juga :  Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.

Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Berita Terkait

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan
Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun
Mengurai Jeda Politik: Makna Konstitusional dan Sosiologis Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:56 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Jumat, 20 November 2026 - 09:51 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Jumat, 20 November 2026 - 09:45 WIB

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%

Jumat, 20 November 2026 - 09:34 WIB

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Jumat, 20 November 2026 - 09:27 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan

Berita Terbaru