Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria

- Jurnalis

Senin, 28 September 2026 - 09:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SorotNasional.com
Reporter

​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi Undang-Undang.

Badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia (RI).

“Nanti (Kementerian ATR/BPN) menyiapkan bahan-bahan yang mentah, sama proses administrasinya. Kemudian, dilimpahkan ke sana (BRAN atau LPRA). Nanti konsepnya seperti apa akan kita simulasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada awak media usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (22/09/2026).

Baca Juga :  TNI Salurkan 1.800 Paket Alat Sekolah Kepada Anak - Anak Korban Banjir Wilayah Provinsi Aceh

Simulasi pembagian tugas antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN atau LPRA juga akan menentukan direktorat di lingkungan kementerian yang perlu dilebur ke dalam badan atau lembaga baru tersebut. Namun, ia juga menegaskan tidak seluruh tugas mediasi konflik agraria nantinya akan dialihkan kepada BRAN atau LPRA. “Tergantung mediasinya apa. Kan ada dua, konflik dan sengketa,” tuturnya.

Menteri Nusron menjelaskan, konflik yang melibatkan individu dengan individu kemungkinan tetap ditangani oleh Kementerian ATR/BPN karena berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan.

“Tapi kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan BMN, mungkin nanti di dalam badan tersebut mediasinya,” kata Menteri Nusron, yang dalam kesempatan ini turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga :  Geliat Bayang-Bayang Sang Mantan

RUU Pengaturan Reforma Agraria telah disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi UU. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan sebelum akhirnya RUU ini disetujui. Mulai dari rapat kerja bersama kementerian/lembaga terkait, pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pembentukan Panitia Kerja serta Tim Perumus dan Sinkronisasi. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tingkat I untuk menyepakati RUU sebelum dibawa ke Rapat Paripurna sebagai tahap akhir pengesahan.

Berita Terkait

Jaga Keseimbangan Kekuasaan, Pemuda Sahabat Rakyat Usulkan Presiden Tidak Pilih Kader Internal Partai Sebagai Pengganti Wapres Gibran
Perkuat Kapasitas Bintara, TNI Tingkatkan Kemampuan Aparat Teritorial
Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum
Jangan Tertipu Bonus Besar! Kapolda Metro Jaya Ingatkan Bahaya Rekrutmen Ilegal ke Rusia dan Malaysia
Ekspose Manajemen Talenta Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai Berdasarkan Kompetensi
Kementerian ATR/BPN Catat Redistribusi Tanah 4,39 Juta Hektare dalam Pelaksanaan Reforma Agraria
Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton
Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 21:10 WIB

Jaga Keseimbangan Kekuasaan, Pemuda Sahabat Rakyat Usulkan Presiden Tidak Pilih Kader Internal Partai Sebagai Pengganti Wapres Gibran

Minggu, 15 November 2026 - 07:34 WIB

Perkuat Kapasitas Bintara, TNI Tingkatkan Kemampuan Aparat Teritorial

Jumat, 13 November 2026 - 18:25 WIB

Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum

Rabu, 11 November 2026 - 19:00 WIB

Jangan Tertipu Bonus Besar! Kapolda Metro Jaya Ingatkan Bahaya Rekrutmen Ilegal ke Rusia dan Malaysia

Selasa, 10 November 2026 - 13:32 WIB

Ekspose Manajemen Talenta Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai Berdasarkan Kompetensi

Berita Terbaru