Sorot Nasional.com
Reporter: As
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Sahabat Rakyat (DPP PSR) menyampaikan pandangan politik dan sikap resmi terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 lalu. Menghadapi agenda Sidang Paripurna MPR RI yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026 mendatang, DPP PSR menilai momentum konstitusional sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 ini harus dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Sahabat Rakyat, Indra Lesmana, menegaskan bahwa sosok Wakil Presiden pengganti harus mampu menjalankan fungsi strategis sebagai penyeimbang (check and balance) serta mitra dialog yang kritis namun konstruktif bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di sisa masa bakti 2024–2029.
detikcom
“Kami memandang kursi Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap struktural, melainkan instrumen penyeimbang kebijakan di tingkat tertinggi eksekutif. Oleh karena itu, kami sangat berharap Bapak Presiden tidak menunjuk atau mengusulkan kader dari partai politiknya sendiri untuk menduduki posisi tersebut,” ujar Indra Lesmana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Menurut Indra, apabila Presiden dan Wakil Presiden berasal dari satu entitas partai yang sama, dikhawatirkan akan terjadi sentralisasi kekuasaan yang berpotensi menumpulkan dialektika dan kontrol internal di lingkar istana.
Sebagai jalan keluar yang lebih sehat bagi iklim demokrasi nasional, DPP Pemuda Sahabat Rakyat menyarankan agar Presiden mempertimbangkan figur dari unsur partai politik koalisi maupun non-koalisi sebagai wujud rekonsiliasi nasional. Namun demikian, DPP PSR menekankan bahwa opsi terbaik dan paling ideal adalah menunjuk figur non-partai politik (tokoh nasional/teknokrat/profesional) yang berdiri di atas semua golongan.
“Mengambil figur dari koalisi akan menjaga soliditas, sementara merangkul tokoh dari luar koalisi akan memperluas basis legitimasi. Akan tetapi, opsi paling ideal adalah memilih tokoh nasional non-parpol yang bebas dari beban kepentingan elektoral 2029, sehingga bisa fokus seratus persen bekerja membantu Presiden menyelesaikan persoalan rakyat,” tegas Indra.
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi Presiden dan publik, DPP Pemuda Sahabat Rakyat mengusulkan 9 (sembilan) nama tokoh potensial yang terbagi ke dalam tiga klaster—unsur parpol koalisi, unsur parpol non-koalisi, dan unsur non-parpol—disertai argumentasi objektif sebagai berikut:
A. Unsur Partai Politik Koalisi (Menjaga Stabilitas dan Sinergi Program)
1. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat / Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)
Argumentasi: Memiliki kapasitas manajerial pemerintahan yang teruji dalam mengoordinasikan pembangunan infrastruktur strategis. Sebagai pimpinan partai koalisi, AHY mampu menjembatani komunikasi politik lintas generasi sekaligus menjadi penyeimbang perspektif kebijakan antara pendekatan keamanan dan pembangunan kewilayahan.
2. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB / Menko Pemberdayaan Masyarakat)
Argumentasi: Merepresentasikan basis sosiologis kaum nahdliyin dan kelompok masyarakat akar rumput yang luas. Pengalamannya yang panjang di legislatif maupun eksekutif menjadikannya figur yang mumpuni untuk mengawal program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat agar tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
3. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar / Menteri ESDM)
Argumentasi: Sebagai pimpinan partai politik dengan kursi parlemen terbesar kedua, kehadirannya dapat menjamin stabilitas dukungan politik di DPR. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan menteri teknis memberinya pemahaman mendalam mengenai hilirisasi, investasi, dan kemandirian energi nasional.
B. Unsur Partai Politik Non-Koalisi (Memperkuat Rekonsiliasi dan Persatuan Nasional)
1. Puan Maharani (Ketua DPR RI / Ketua DPP PDI Perjuangan)
Argumentasi: Penunjukan Puan Maharani akan menjadi simbol rekonsiliasi politik nasional tingkat tinggi yang menyatukan kekuatan besar di luar pemerintahan. Pengalamannya sebagai Ketua DPR RI dua periode dan mantan Menko PMK memberikan jaminan kapasitas kepemimpinan serta efektivitas harmonisasi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta / Politikus Senior PDI Perjuangan)
Argumentasi: Dikenal sebagai komunikator politik ulung yang diterima oleh hampir seluruh spektrum elite politik. Pengalamannya selama satu dekade di jantung pemerintahan sebagai Sekretaris Kabinet serta kepemimpinannya di Jakarta membuatnya sangat memahami birokrasi kenegaraan tanpa menimbulkan resistensi politik yang tinggi.
3. Sohibul Iman (Tokoh Senior PKS / Akademisi)
Argumentasi: Merangkul tokoh dari partai yang berada di luar koalisi Pilpres 2024 akan mengirimkan pesan kuat tentang inklusivitas demokrasi. Latar belakangnya sebagai cendekiawan, mantan rektor, dan mantan pimpinan parlemen memberikan bobot intelektual serta penyeimbang moral-etik dalam perumusan kebijakan publik.
C. Unsur Non-Partai Politik / Tokoh Nasional (Opsi Paling Ideal, Independen, dan Teknokratis)
1. Sri Mulyani Indrawati (Ekonom / Tokoh Teknokrat Nasional)
Argumentasi: Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan menjaga kesehatan fiskal negara, figur ekonom berkelas dunia sangat dibutuhkan untuk mendampingi Presiden. Statusnya yang non-parpol menjamin objektivitas berbasis data dan kehati-hatian anggaran dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah.
2. Mahfud MD (Tokoh Hukum / Mantan Ketua MK & Mantan Menko Polhukam)
Argumentasi: Memiliki integritas tinggi dan rekam jejak lengkap di tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif). Kehadiran Mahfud MD sebagai figur non-partai akan menjadi garansi bagi penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pemulihan kepercayaan publik pasca-dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
3. Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DIY / Tokoh Budaya dan Negarawan)
Argumentasi: Merupakan figur pemersatu bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan golongan dan partai politik. Kebijaksanaan kultural dan kenegarawanannya dapat menjadi jangkar stabilitas sosial-politik nasional, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal.
DPP Pemuda Sahabat Rakyat berharap Presiden dapat menyerap aspirasi masyarakat sipil dan kaum muda ini sebelum menyerahkan dua nama usulan calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.
