sorotnasional.com
H. Asmor / ADV.
Kota Bekasi, Jabar – (13/8/2025) Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, H.Arif Rahman hakim, S.H. Menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 diusulkan sebesar Rp. 7 triliun.
Hal ini mengaggap realistis oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jika potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digitalisasi pajak dimaksimalkan, “katanya.
Oleh karenanya untuk dapat terilisasi harus punya strategi yang baik dan matang untuk mencapai target ini seperti:
Pertama, Menggali Potensi Pajak. Pendapatan pajak yang belum digarap secara maksimal dapat dioptimalkan dengan penugasan khusus kepada unit terkait.
Kedua, Digitalisasi Sistem Keuangan. Implementasi sistem digital untuk pemungutan pajak dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kebocoran anggaran. Contohnya: adalah pembayaran pajak online untuk sektor-sektor kunci seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kemudian, Pengawasan Lapangan: Pengawasan lapangan secara bersama-sama antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membantu memantau dan menghindari kebocoran pendapatan.
Dengan digitalisasi ini diharapkan proses pembayaran kewajiban oleh masyarakat menjadi lebih mudah dan transparanek, “jelas Ketua Komisi III Arif Rahman hakim.
Pasalnya, Hal ini juga dapat meminimalisir pungutan liar dan meningkatkan transparansi, “imbunya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman hakim juga menekankan pentingnya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (ADV.)
