Sorot Nasional.com
Reporter
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan sisa kuota internet tidak boleh hangus merupakan kemenangan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga Kajian Sosial dan Budaya menilai keputusan historis ini sebagai pijakan hukum yang adil untuk menghentikan praktik perampasan hak konsumen secara sepihak oleh industri telekomunikasi.
Melalui Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang disahkan pada Kamis (23/7/2026), MK secara tegas menetapkan bahwa kuota internet yang telah dibeli merupakan hak milik pribadi konsumen. Dengan demikian, penyedia layanan jaringan dilarang keras menghanguskan sisa paket data saat masa aktif kalender berakhir.
Ketua Dewan Pembina & Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Budaya, H. M.S. Pelu, M.Pd., menegaskan bahwa putusan ini memulihkan prinsip keadilan ekonomi digital yang selama ini timpang dan merugikan publik.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang utuh. Selama ini, sisa kuota yang mendadak hilang adalah bentuk kerugian nyata di pihak masyarakat. Putusan MK ini menyapu bersih aturan main sepihak yang merugikan publik tersebut,” tegas H. M.S. Pelu di Jakarta, pada Jumat (24/7/2026).
Tuntut Permen Komdigi Tegas, Berani, dan Tanpa Celah
Lembaga Kajian Sosial dan Budaya mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Aturan turunan tersebut harus berpihak penuh pada masyarakat, menetapkan sanksi tegas bagi operator pemangkas hak, dan menutup rapat celah akal-akalan regulasi.
Pelu mengingatkan, skema pelaksanaan seperti rollover (pengalihan sisa kuota) atau otomatisasi perpanjangan masa aktif tidak boleh dijadikan dalih untuk menyusupkan biaya tambahan (hidden cost).
“Operator jangan mencoba mengalihkan potensi kehilangan profit akibat hilangnya aturan kuota hangus ini dengan membebankan biaya administrasi baru atau menaikkan harga paket secara terselubung. Menjalankan putusan MK adalah kewajiban hukum yang mutlak, bukan opsi komersial yang bisa ditawar,” lanjutnya.
Tiga Tuntutan Utama Pengawalan Regulasi Teknis
Sebagai langkah konkrit pengawalan putusan MK, Lembaga Kajian Sosial dan Budaya menyodorkan tiga poin krusial yang wajib dimasukkan dalam Permen Kemkomdigi mendatang:
1. Nol Biaya Tambahan (Zero Hidden Fee): Pengakumulasian sisa kuota ke periode berikutnya wajib bebas dari biaya pemeliharaan atau skema administrasi terselubung.
2. Transparansi Sistem Real-Time: Operator wajib menyediakan fitur dashboard informasi sisa kuota yang transparan, akurat, dan dapat diakses kapan saja oleh pelanggan.
3. Kanal Pengaduan & Sanksi Tegas: Pembentukan pusat pengaduan konsumen independen serta penerapan sanksi administratif hingga pencabutan izin frekuensi bagi penyedia layanan yang membandel.
Akses Digital Adalah Hak Dasar Rakyat
Di era transformasi digital saat ini, kuota internet bukan lagi sekadar barang mewah atau komoditas sekunder, melainkan kebutuhan pokok masyarakat untuk bekerja, belajar, berdagang, dan mengakses pelayanan publik. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak-hak konsumen menjadi syarat mutlak dalam membangun ekosistem digital nasional yang sehat dan berkeadilan.
Lembaga Kajian Sosial dan Budaya berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi implementasi putusan MK ini secara konsisten, hingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.
