Sorot Nasional.com
Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd.
_Pemerhati Sosial dan Budaya / Ketua Dewan Pembina & Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Budaya_
JAKARTA – Di bawah langit Nusantara yang riuh oleh sorak-sorai pesta olahraga dunia, sebuah sunyi yang menyakitkan diam-diam menggelayuti atap-atap rumah kita. Kita kerap terkesima pada medali dan selebrasi, menutup mata sejenak dari kenyataan yang menggerogoti tubuh ibu pertiwi.
Namun, saat keriuhan itu reda, riak air di belanga dapur kembali memanggil kesadaran kita: sampai kapan peredaran darah keadilan di negeri ini terus merembes keluar, membasahi lantai-lantai kekuasaan yang tak pernah kenyang?
Bagi emak-emak yang saban pagi menghela napas di depan meja dapur, kehidupan mutakhir adalah seni bertahan hidup yang melelahkan. Wajan-wajan di rumah tak lagi seramah dulu; minyak goreng seolah berubah menjadi cairan mewah, dan beras seakan menuntut tebusan yang kian hari kian tinggi.
Di sudut lain, para pemuda dan mahasiswa merenung di warung kopi, menatap masa depan yang buram di balik kepulan asap rokok, sementara para buruh dan pegawai melipat upah bulanan mereka dengan jemari gemetar. Kehidupan terasa kian menyempit. Namun, di layar kaca, drama kepedihan dipentaskan secara kontras: bilik-bilik sunyi milik segelintir oknum justru melahirkan “brankas raksasa” yang mampu menyembunyikan kemakmuran tanpa batas.
Anatomi Luka pada Tubuh Sosial
Kita tidak sedang membicarakan angka atau lembaran kertas berstempel resmi. Kita sedang membedah sebuah luka sosial mendalam bernama pengkhianatan nurani.
Ketika hak kekayaan alam yang sejatinya menjadi milik bersama dikuras habis dari perut bumi—seperti batu bara yang menghitamkan harapan dan timah yang menyisakan lubang-lubang menganga—dampaknya tidak tinggal di pedalaman sana.
Ia menjalar ke kota-kota, menjelma menjadi ruang-ruang kelas yang atapnya rapuh, pelayanan kesehatan yang ringkih, serta kegelapan energi yang meredupkan lentera belajar anak-anak sekolah.
Bahkan, program-program mulia yang dirancang untuk membasuh dahaga gizi generasi masa depan pun tak luput dari jemari-jemari panjang yang serakah. Sendok nasi anak-anak kita seolah dipotong di tengah jalan.
Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati: ketika masyarakat diajak untuk saling memikul beban melalui peluh keringat kewajiban warga negara, di saat yang sama kekayaan kolektif itu justru mengalir deras ke dalam sumur-sumur pribadi yang tak punya dasar.
“Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum yang dingin di atas kertas, melainkan sebuah penyakit kebudayaan yang merampas aroma masakan di dapur rakyat, memadamkan impian mahasiswa, dan mematahkan punggung para pekerja.”
Mengapa Kebocoran Ini Terus Membudaya?
Sebagai insan yang mengkaji dinamika sosial dan budaya, kita harus berani menembus dinding retorika. Mengapa penyakit ini begitu kokoh berakar?
Pertama, kita terjebak dalam ekosistem politik yang transaksional. Panggung kekuasaan telah bertransformasi menjadi pasar malam yang mahal. Untuk menduduki sebuah kursi kehormatan, modal sosial didepak oleh modal material.
Akibatnya, ketika sang aktor berhasil naik ke atas panggung, orientasi utamanya bukan lagi mengabdi pada penonton, melainkan bagaimana mengembalikan tiket masuk yang telah terlanjur terbayar mahal.
Kedua, arsitektur pengawasan kita kerap kali kehilangan taringnya akibat ego sektoral. Lembaga-lembaga penjaga moral bangsa sering kali berjalan sendiri-sendiri, bagaikan instrumen musik yang enggan berharmonisasi.
Hukum sering kali hanya menyentuh permukaan, membiarkan akar-akar keserakahan tetap tertanam subur di dalam tanah, siap bertunas kembali begitu badai pemeriksaan berlalu.
Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah pergeseran nilai dalam pergaulan sosial kita. Budaya malu telah digantikan oleh budaya pamer. Ketika kemewahan yang tak wajar dianggap sebagai lambang kesuksesan, dan gaya hidup hedonistik dipuja tanpa mempertanyakan asal-usulnya, maka integritas runtuh menjadi barang rongsokan.
Anak muda disuguhi teladan yang keliru bahwa jalan pintas menuju kemuliaan adalah dengan menggenggam kunci brankas kekuasaan, bukan dengan memeras keringat dedikasi.
Memulihkan Kedaulatan Dapur Rakyat
Jika kita ingin melihat Indonesia Emas bukan sebagai fatamorgana di tahun-tahun mendatang, maka pembenahan harus dimulai dari cara kita memandang keadilan. Lembaga Kajian Sosial dan Budaya menegaskan bahwa mata rantai ini harus diputus dengan keberanian kultural dan struktural yang radikal.
Hukum tidak boleh hanya sekadar menghukum badan, ia harus memiskinkan keserakahan. Seluruh hasil jarahan harus dikembalikan untuk menyalakan kembali api di dapur-dapur rakyat yang padam. Pelaku pengkhianatan bangsa harus diisolasi dari panggung publik seumur hidup mereka, agar menjadi cermin bagi siapa saja yang berniat menggadaikan amanah.
Di sisi lain, keterbukaan harus menjadi oksigen baru dalam tata kelola pemerintahan. Setiap rupiah yang ditarik dari kantong rakyat harus dapat dilacak jalurnya, seperti air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga. Partisipasi publik juga tidak boleh pasif. Pemuda, mahasiswa, intelektual, dan seluruh elemen akar rumput harus menjadi benteng pengawasan yang hidup. Jangan biarkan suara kita dibeli hanya demi kesenangan sesaat di bilik suara, sebab harga yang harus dibayar setelahnya adalah penderitaan menahun di meja makan.
Negara ini didirikan bukan untuk memakmurkan segelintir brankas, melainkan untuk memastikan seluruh rakyatnya dapat makan dengan tenang, belajar dengan layak, dan tersenyum menatap hari esok. Ketika dapur penguasa jauh lebih megah daripada gabungan dapur rakyatnya, di sanalah letak keruntuhan moral sebuah peradaban. Mari kita rapatkan barisan, menutup setiap celah kebocoran, dan mengembalikan hak ibu pertiwi ke pangkuan anak-anak kandungnya sendiri.
