SorotNasional.com
M.S Pelu GB
NAMLEA — Dinamika kepemimpinan adat di Petuanan Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah menguatnya dinamika dan upaya pengingkaran terhadap kedudukan Abdullah Wael sebagai Raja Petuanan Kaiely, pihak pemangku adat angkat bicara guna meluruskan sejarah dan fakta di balik pengukuhan tersebut.
Penjelasan komprehensif ini disampaikan langsung oleh Onyong Wael, selaku Imam Adat Petuanan Kaiely, demi merawat persaudaraan (orang basudara) serta menegakkan kebenaran berdasarkan mekanisme adat istiadat yang sah.
Kronologi Sah: Proses Adat yang Melibatkan Seluruh Tokoh
Onyong Wael secara terbuka mengungkapkan bahwa penobatan Abdullah Wael sebagai Raja bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil permufakatan mufakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat adat, baik dari wilayah dataran tinggi maupun dataran rendah, serta restu dari para Smaket (pemangku adat tertinggi).
“Beta selaku Imam Adat Petuanan Kaiely ingin memberi penjelasan, bahwa kita kala itu juga tidak tahu menahu bahwa Abdullah Wael akan jadi Raja. Itu semua karena para tokoh adat yang membawa Abdullah Wael ke almarhum bapak saya, Muhamat Idris Wael, di kediaman Bandar Angin, Namlea, untuk segera diproses sesuai adat,” ujar Onyong Wael mengenang kembali prosesi tersebut.
Perjalanan pengukuhan ini, kata Onyong, melewati rute historis dan kultural yang kuat serta terdokumentasi dengan baik:
Penerimaan di Kotbesi: Oleh Seget Kotbesi Mansuhar Wael.
Perjalanan ke Wapsalit: Diterima di kediaman Kaksodin Ali Wael.
Dilanjutkan ke Titarpito: Diserahkan kepada tokoh-tokoh adat Dataran Tinggi dan Dataran Rendah, serta Matleagiwagit Slamat Behuku.
Kunjungan ke Kubalahin: Menuju kediaman Bapak Henolong Baman Manaliling, sebelum rombongan kembali ke pusat kekuasaan adat di Kaiely.
Semua dokumen awal pengukuhan hingga daftar hadir saat itu masih tersimpan rapi sebagai bukti otentik keabsahan prosesi tersebut.
Pengorbanan Besar dan Loyalitas pada Prosedur Hukum-Negara
Menanggapi anggapan miring atau upaya mendelegitimasi posisi Abdullah Wael, Onyong Wael menegaskan bahwa seluruh proses telah menempuh koridor hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia.
Diakuinya, pada masa-masa awal sempat terjadi dinamika dan penolakan sementara dari pihak TNI karena Abdullah Wael masih aktif berdinas militer. Namun, demi memenuhi aspirasi luhur masyarakat adat, rintangan tersebut diselesaikan secara kesatria.
“Memang sebelumnya ada pertentangan dari pihak TNI kala itu, sebab Abdullah Wael masih aktif berdinas. Jadi, jika ingin menjabat sebagai Raja, harus pensiun dini. Saya dan Abdullah Wael bahkan menghadap Bapak Doni Monardo ketika itu, yang menjabat sebagai Pangdam XVI/Pattimura,” kenang Onyong.
Langkah ini menunjukkan bahwa legitimasi Abdullah Wael tidak hanya kuat secara kultural-adat, tetapi juga taat pada prosedur administratif negara. Pengorbanan Abdullah Wael yang rela menanggalkan statusnya sebagai prajurit TNI aktif demi memenuhi panggilan adat dan kehendak masyarakat harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab moral yang besar.
Seruan Moral: Mengedepankan Hati dan Perdamaian Orang Basudara
Sebagai Imam Adat, Onyong Wael menyayangkan mengapa tahapan-tahapan yang sudah dilalui secara transparan dan prosedural kini hendak diingkari oleh pihak-pihak tertentu. Ia mengajak seluruh masyarakat di dataran tinggi maupun dataran rendah untuk berpikir jernih, bijaksana, dan mengedepankan nalar kekeluargaan di atas kepentingan sesaat.
“Yang harus kita insapi bersama dengan bijak saat ini adalah, bahwa demi kemauan katong semua—tokoh-tokoh adat saat itu—Abdullah Wael rela melepaskan kedinasan di TNI aktif. Katong harus hadapi semua ini dengan hati, bukan kepentingan,” tegasnya penuh penekanan.
Pernyataan ini bukan sekadar pembelaan administratif, melainkan sebuah seruan kemanusiaan (humanis) dan kultural. Tujuannya satu: merajut kembali tali silaturahmi, meredam potensi gesekan sosial, dan menciptakan suasana kondusif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat adat di Petuanan Kaiely.
Melalui penjelasan ilmiah berbasis fakta historis dan empiris di lapangan ini, diharapkan tidak ada lagi disinformasi yang memecah belah keharmonisan warga. Mari bersama-sama menjaga marwah adat istiadat demi kedamaian dan kesejahteraan orang basudara di Bumi BUPOLO tercinta.
