Sorot Nasional.com
M.S. Pelu GB
Jakarta – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, hari ini di Jakarta menggelar pertemuan strategis dengan Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Irjen. Pol. Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan berbagai upaya percepatan dan peningkatan potensi sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. “Maluku memiliki potensi maritim yang luar biasa, dan kami bertekad untuk mengoptimalkan potensi ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya KKP, sangat krusial untuk mewujudkan visi tersebut.
Beberapa isu utama yang dibahas meliputi:
Peningkatan Produksi Perikanan: Strategi untuk mendongkrak hasil tangkapan dan budidaya ikan secara berkelanjutan.
Pengembangan Infrastruktur Kelautan: Pembahasan mengenai pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan, sentra pengolahan ikan, serta cold storage.
Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya: Program-program bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan para pelaku usaha di sektor perikanan.
Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Maluku dari praktik penangkapan ikan ilegal.
Hilirisasi Produk Kelautan: Mendorong diversifikasi produk olahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Sementara itu, Dirjen KKP, Irjen. Pol. Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum., menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Maluku dan menegaskan dukungan penuh dari Kementerian. “Kami melihat Maluku sebagai salah satu lumbung ikan nasional.
KKP siap mendukung program-program yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk memajukan sektor ini, baik melalui kebijakan, alokasi anggaran, maupun pendampingan teknis,” jelas Bapak Dirjen.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk merumuskan kebijakan dan program kerja yang lebih terarah guna mewujudkan Maluku sebagai provinsi maritim terdepan dan berkelanjutan. Kedua belah pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan aksi nyata dalam waktu dekat.
