Kadis Perkimtan Kota Bekasi Widayat Subroto Dorong Sinergi dan Inovasi dalam Penanganan PSU

- Jurnalis

Jumat, 22 Agustus 2025 - 16:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sorotnasional.com
H. Asmor

‎Kota Bekasi, Jabar – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi terus berupaya menjawab tantangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di wilayah permukiman dengan strategi kolaboratif dan pendekatan berbasis inovasi. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Perkimtan, Widayat Subroto Hardi, S.T., M.T.

‎Menurut Widayat, permasalahan PSU di Kota Bekasi masih cukup kompleks.

‎“Masih ada persoalan drainase dan kebersihan, angka kawasan kumuh juga relatif tinggi, serta rumah yang belum memenuhi kriteria layak huni,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, salah satu hambatan utama adalah keterlambatan pengembang dalam menyerahkan aset PSU kepada pemerintah. Selain itu, infrastruktur PSU dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan tata ruang kota maupun sistem Smart City. Minimnya data valid, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat juga menjadi kendala lain yang harus segera diatasi.

‎Sebagai solusi, Widayat menyiapkan sejumlah langkah terobosan.

‎“Kami sedang menyiapkan Digital Dashboard PSU yang mampu menyajikan data secara real-time dan terintegrasi. Selain itu, masyarakat akan dilibatkan sejak tahap perencanaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah, kecamatan, serta kelurahan akan diperkuat agar kebutuhan PSU bisa lebih tepat sasaran,” paparnya.

‎Tak hanya itu, ia juga menekankan peran pengembang.

‎“Bagi pengembang yang taat menyerahkan aset PSU akan diberikan apresiasi, sementara yang abai akan dikenakan sanksi tegas,” ujarnya.

‎Rencana Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

‎Dalam waktu dekat, Dinas Perkimtan akan memfokuskan pada penyusunan regulasi berupa Keputusan Wali Kota maupun Raperwal terkait standar pelayanan PSU. Selain itu, akan dibentuk Forum PSU Kota Bekasi sebagai wadah koordinasi antar-pihak.

‎“Kami juga sedang merancang draf kesepakatan penyediaan PSU bersama pengembang, memanfaatkan CSR, atau melalui skema hibah masyarakat,” kata Widayat.

‎Ke depan, sistem informasi penyediaan PSU akan dibangun dan dijalankan dalam jangka menengah. Sementara itu, dalam jangka panjang, Pemkot Bekasi menargetkan menjadi rujukan nasional sekaligus lokasi studi banding terkait pengelolaan PSU berbasis inovasi.

‎“Harapan kami, seluruh wilayah di Kota Bekasi bisa memiliki PSU yang memadai, angka kawasan kumuh berkurang signifikan, serta akses hunian layak bisa dijangkau semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.

‎Ia menegaskan, visi akhirnya adalah menghadirkan kawasan permukiman yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, sekaligus terhubung dengan konsep Smart City.

Baca Juga :  ATR/BPN Kota Bekasi menggelar sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026

Berita Terkait

Waode Syakira Pukau Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna di Kendari
Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah
Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI
Kemeterian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara
Kerukunan Mieno Tampo Kandari Perkuat Kebersamaan dalam Silaturahmi Akbar
Kerajaan Muna Semarakkan Silaturahmi Akbar KKMM
Seminar Nasional Antropologi Bahas Krisis Menuju Indonesia Emas
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:59 WIB

Senin, 20 Juli 2026 - 13:16 WIB

Waode Syakira Pukau Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna di Kendari

Senin, 20 Juli 2026 - 13:06 WIB

Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

Senin, 20 Juli 2026 - 12:53 WIB

Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

Senin, 20 Juli 2026 - 12:50 WIB

Kemeterian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara

Berita Terbaru

Daerah

Selasa, 21 Jul 2026 - 12:59 WIB