Sorot Nasional.com
M.S. Pelu GB
Ambon, Maluku – Program Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo, disamping program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan hal ini setelah penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) di Kementerian Sosial RI, pada Kamis (10/7/2025).
Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi dan sosial yang tidak mampu, bahkan sangat miskin.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menanggung seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup siswa, Ini memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat bersekolah tanpa beban finansial.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan juga akan memotivasi sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana mereka.
Proses rekrutmen calon siswa sekolah rakyat akan dilakukan secara objektif dan transparan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data dari Badan Pusat Statistik.
Gubernur Lewerissa secara tegas melarang praktik nepotisme atau primordialisme dalam proses ini, menekankan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar berhak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang akan diterima, sesuai dengan filosofi “LAWAMENA, Par Maluku Pung Bae.”
Masa orientasi siswa sekolah rakyat akan lebih panjang dari sekolah umum karena penerapan sistem digitalisasi. Hal ini disesuaikan dengan tuntutan zaman saat ini dan masa depan yang erat kaitannya dengan era digitalisasi. Dengan demikian, siswa akan dibekali dengan pemahaman dan keterampilan digital yang relevan.
Di Maluku, dua kabupaten, yaitu Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, telah memenuhi syarat untuk pembangunan SR. Selanjutnya akan menyusul Kabupaten Malra, Kota Tual, Maluku Tengah, Buru Selatan, dan Buru. Syarat utama pembangunan SR adalah legalitas lahan yang sah dan bebas dari masalah atau beban tanggungan.
Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan sekolah rakyat di 11 kabupaten/kota di Maluku, bahkan telah merekrut 100 calon siswa SMA sekolah rakyat yang kini menempati fasilitas di Hiti Hiti Hala Hala, Passo, Kota Ambon.
Gubernur Lewerissa menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya mengurus kaum dhuafa, karena “Negara tidak boleh gagal mewariskan harapan” kepada anak-anak meskipun orang tua mereka belum berpunya.
